Jokowi: Vaksin AstraZeneca Segera Digunakan di Ponpes Jatim

Pemerintah mengeklaim mendapat dukungan ulama untuk penggunaan vaksin AstraZeneca

ANTARA/Arif Firmansyah
Presiden Joko Widodo (tengah) bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (kiri) dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kanan) saat memberikan keterangan kepada wartawan usai meninjau program vaksinasi drive thru di halaman GOR Pajajaran, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (19/3/2021). Presiden berharap daerah lain mampu meniru model vaksinasi drive thru di Kota Bogor.
Rep: Sapto Andika Candra Red: Nur Aini

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mendapat dukungan dari para ulama di Jawa Timur untuk menggunakan vaksin AstraZeneca buatan Inggris dalam program vaksinasi massal. Adanya dukungan dari para kiai dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur ini diungkap Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat meninjau vaksinasi di Kabupaten Sidoarjo, Senin (22/3) pagi ini. 

Baca Juga


"Tadi pagi saya sudah bertemu dengan MUI Jawa Timur, sudah bertemu juga dengan para kiai di Provinsi Jawa Timur mengenai vaksin AstraZeneca. Beliau-beliau tadi menyampaikan bahwa Jawa Timur siap diberi vaksin Astrazeneca dan segera akan digunakan di ponpes-ponpes yang ada di Jawa Timur," ujar Presiden Jokowi. 

Presiden pun memerintah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk segera mendistribusikan vaksin AstraZeneca ke Jawa Timur, khususnya ke sejumlah pondok pesantren. Jokowi juga ingin program vaksinasi segera dikebut agar kekebalan kelompok atau herd immunity segera terbentuk.

"Saya kira ini patut kita apresiasi dan tadi saya sudah perintahkan kepada Menkes untuk segera mendistribusikan vaksin AstraZeneca ke Jawa Timur, dan ke provinsi-provinsi yang lain," kata Jokowi. 

Penggunaan vaksin AstraZeneca memang sempat tertunda, selain karena adanya laporan potensi pembekuan darah di sejumlah negara Eropa, juga karena hasil kajian MUI yang menghukuminya haram karena mengandung unsur babi. Kendati begitu, MUI tetap membolehkan penggunaan vaksin AstraZeneca dengan asas kedaruratan pandemi. 

Pernyataan presiden sejalan dengan keputusan Kementerian Kesehatan untuk tidak membeda-bedakan penerima vaksin AstraZeneca. Pernyataan Kemkes ini merespons rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar pemerintah memprioritaskan penggunaan vaksin yang halal semaksimal mungkin untuk umat Islam. Kemkes sekaligus membantah bahwa Astrazeneca akan didistribusikan khusus untuk masyarakat yang beragama bukan Islam.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Berita Terpopuler