Aturan Diperketat, Perusahaan China Kompak Tunda IPO
84 perusahaan di China telah menarik aplikasi pengakuan IPO pada tahun ini.
REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Perusahaan China ramai-ramai menunda rencana penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO) yang direncanakan pada tahun ini. Langkah tersebut dilakukan setelah regulator mulai memperketat persyaratan bagi perusahaan yang ingin melantai di pasar modal.
Adapun pengetatan itu bertujuan untuk melindungi investor dan menjaga stabilitas keuangan. Sebanyak 84 perusahaan telah menarik aplikasi mereka tahun ini. Angka ini melonjak tinggi dibanding sembilan perusahaan di kuartal pertama tahun lalu.
Pasar Shanghai Star dan Shenzhen ChiNext yang berfokus pada teknologi mengalami pembatalan paling banyak, berdasarkan data Bloomberg. Regulator memperketat aturan setelah perusahaan berbondong-bondong untuk meningkatkan modal di tengah pemulihan ekonomi akibat pandemi.
Aturan baru yang sedang dikerjakan akan lebih menekankan pada perusahaan yang memiliki kredensial teknologi aktual. Regulator juga menetapkan standar yang lebih tinggi untuk manajemen keuangan yang sehat.
"Tujuan utamanya adalah untuk mencegah risiko yang dapat berasal dari kemungkinan aplikasi bermasalah dari perusahaan yang pada akhirnya dapat merugikan investor," kata ahli strategi pasar global di JP Morgan Asset Management, Chaoping Zhu, dikutip Bloomberg, Rabu (24/3).
Sekarang lebih dari 730 perusahaan mengantri untuk menjual saham pada bulan ini. Pengetatan aturan ini merupakan bagian dari upaya Otoritas China untuk meliberalisasi pasar sambil membatasi risiko. Negara ini telah mengalami banjir arus masuk modal tahun ini.
Arus masuk modal ini terjadi didorong oleh pemulihan ekonomi yang kuat di tengah pandemi. Selain itu, investor melihat suku bunga di China relatif lebih tinggi dibandingkan negara-negara maju lainnya.
Kepala Komisi Pengaturan Sekuritas China, Yi Huiman, memperingatkan tentang risiko aliran uang panas yang menurutnya dapat membahayakan kesehatan pasar. Menurut Yi aliran dana tersebut harus dikontrol secara ketat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika