Laporan HAM AS Serang China dan Rusia

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Amerika Serikat (AS) merilis laporan mengenai kondisi hak asasi manusia (HAM) di seluruh dunia. Laporan itu menyoroti penindasan pemerintah pusat China terhadap masyarakat minoritas muslim Uighur dan penahanan sewenang-wenang yang dilakukan Rusia terhadap oposisi.

Undang-undang mewajibkan Departemen Luar Negeri merilis laporan mengenai pelanggaran HAM di seluruh dunia. Laporan tahun ini menjelaskan dengan detail mengenai pelanggaran HAM yang dilakukan dua rival geopolitik AS yakni Rusia dan China.

"Garis tren hak asasi manusia terus bergerak ke arah yang salah," kata Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, Selasa (30/3).

Blinken mengatakan, beberapa pemerintah menggunakan krisis virus Corona 'sebagai dalih untuk membatasi hak sipil dan membenarkan otoritarianisme'. Laporan itu menyebutkan China menghilangkan empat jurnalis warga yang melaporkan penyebaran Covid-19 di Wuhan.

China juga diduga menekan dan menyensor para akademisi yang mengungkapkan pandangan berbeda mengenai Covid-19 dengan pemerintah. Departemen Luar Negeri menambahkan beberapa kasus pemerintah China mengintervensi universitas dan kepolisian.

Laporan yang dirilis Selasa (30/3) kemarin menggunakan bahasa yang lebih tegas dalam menggambarkan penahanan masyarakat minoritas Uighur di Xinjiang. Bulan Januari lalu Blinken mengatakan ia sepakat dengan mantan Menteri Luar Negeri AS sebelumnya Mike Pompeo yang mengatakan China melakukan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Xinjiang. Beijing membantah keras tuduhan tersebut.

Laporan tersebut mengatakan 'lebih dari satu juta' masyarakat Uighur dan minoritas muslim lainnya yang ditahan di kamp penahanan. Laporan itu menambahkan sekitar dua juta orang harus menjalani 'edukasi ulang' di kamp itu pada siang hari. Informasi ini tidak ada dalam laporan sebelumnya.

Navalny

Sementara dalam laporan itu AS menekankan upaya Rusia meracuni oposisi pemerintah Alexei Navalny yang kini dipenjara usai menjalani pengobatan di Jerman. Laporan itu mengatakan ada laporan kredibel yang mengindikasikan petugas dari badan intelijen Rusia, Federal Security Service (FSB) meracuni Navalny.

Departemen Luar Negeri AS juga menyinggung pelanggaran HAM di Ethiopia. Dalam laporan itu Washington mengatakan pemerintah Ethiopia tidak menghukum pejabat pemerintah yang melanggar HAM sehingga 'menghasil impunitas pada pelakunya'.

Dalam laporan itu Washington mengatakan pembatasan akses ke wilayah Tigray tempat ribuan orang terbunuh dan ratusan ribu lainnya terpaksa mengungsi juta menyulitkan proses menentukan pelanggaran HAM. PBB sudah mengangkat isu pelanggaran HAM berat di Tigray.

Blinken menggambarkan aksi kekerasan yang terjadi di wilayah itu sebagai pembersihan etnis. Ethiopia membantah dengan keras tuduhan tersebut. Blinken juga mengatakan Departemen Luar Negeri AS juga akan kembali membahas topik kesehatan reproduksi dalam laporan itu. Topik ini dihapus oleh pemerintahan mantan Presiden Donald Trump.

Ikuti Whatsapp Channel Republika