Filipina Ajukan Protes Diplomatik Baru ke China
Filipina mendesak China menarik kapalnya dari Laut China Selatan
REPUBLIKA.CO.ID, MANILA -- Filipina mengajukan protes diplomatik baru ke China pada Rabu (14/4), setelah menuding negara tetangganya itu melakukan penangkapan ikan ilegal dan mengumpulkan lebih dari 240 kapal di perairan teritorialnya.
Kementerian Luar Negeri Filipina mengatakan bahwa dua protes telah diajukan, beberapa hari setelah Manila memanggil Duta Besar China Huang Xilian untuk mendesak penarikan kapal-kapal China di Whitsun Reef yang disengketakan di Laut China Selatan (LCS) dan zona maritim Filipina lainnya. Filipina bulan lalu menggambarkan kehadiran lebih dari 200 kapal yang diyakini diawaki oleh milisi di dalam zona ekonomi eksklusif 322 kilometer telah "mengerumuni dan mengancam".
Sementara Amerika Serikat, Jepang, dan lainnya telah menyuarakan keprihatinan tentang niat China, hingga memicu teguran dari Beijing. Dalam sebuah unggahan Twitter, Menteri Luar Negeri Filipina Teodoro Locsin mengatakan bahwa kapal-kapal China telah "memancing segala sesuatu di laut yang menjadi milik kami secara hukum."
Satgas pemerintah Filipina mengatakan kapal-kapal yang panjangnya sekitar 60 meter itu, dapat menangkap satu ton ikan dalam sehari. Dikatakan 240 kapal berada di berbagai daerah di perairan Filipina pada Ahad (11/4), termasuk sembilan kapal di Whitsun Reef.
"Berkerumunnya kapal China secara terus menerus menimbulkan ancaman bagi keselamatan navigasi, keselamatan kehidupan di laut, dan menghalangi hak eksklusif warga Filipina untuk mendapatkan keuntungan dari kekayaan laut di ZEE," kata gugus tugas itu dalam sebuah pernyataan pada Senin malam (12/4).
Kedutaan China di Manila dan kementerian luar negeri di Beijing tidak segera menanggapi permintaan komentar dari Reuters. Diplomat China sebelumnya mengatakan bahwa Whitsun Reef adalah bagian dari tempat penangkapan ikan tradisionalnya, dan bahwa kapal-kapal itu berlindung dari laut yang ganas dan tidak memiliki milisi di dalamnya.
Sejak berkuasa pada 2016, Presiden Rodrigo Duterte telah mengkritik kebijakan luar negeri AS dan berusaha meningkatkan hubungan dengan Beijing, tetapi ketegasan maritim China terkadang membuatnya berada di posisi yang sulit. Angkatan Laut Filipina berencana mengerahkan tiga kapal lagi di LCS.
"Kita harus memahami bahwa untuk mengatakan bahwa suatu wilayah adalah milik kita, kita harus ada di sana," kata juru bicara militer Filipina Mayjen Edgard Arevalo.