Menggenjot Ekonomi Kuartal II dengan THR dan Subsidi Ongkir

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Sapto Andika Candra, Dedy Darmawan Nasution, Antara

Upaya untuk memulihkan perekonomian Indonesia dengan lebih cepat diharapkan bisa terwujud di momen Ramadhan dan Lebaran kali ini. Lewat pemberian Tunjangan Hari Raya (THR), konsumsi ditargetkan meningkat sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sejak awal bulan ini, pemerintah sudah tegas bersuara soal THR. Bahkan, perusahaan yang terlambat memberikan THR dipastikan pemerintah akan diganjar sanksi. Pemerintah mau masyarakat bisa menerima THR paling telat H-7.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebutkan, kepastian mengenai pencairan THR karyawan dan buruh sudah dituangkan dalam SE Menteri Ketenagakerjaan nomor M/6/HK.04/IV/2021. Aturan tersebut mengharuskan perusahaan membayarkan THR secara penuh paling lambat H-7 Lebaran. Sementara itu, THR untuk ASN, Polri, dan TNI dipastikan akan cair H-10 Lebaran.

Airlangga mengatakan bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani tengah merampungkan payung hukumnya bagi THR pekerja negara tersebut. "Kemudian untuk ASN dan prajurit TNI-Polri, ini juga difinalisasi oleh Ibu Menkeu dan dibayarkan H-10," kata Airlangga dalam keterangan pers usai rapat terbatas di kantor presiden, Senin (19/4) sore.

Tahun 2020 lalu tidak seluruh ASN mendapat THR karena dampak pandemi. Pemerintah memutuskan bahwa THR hanya diberikan untuk ASN eselon III ke bawah dan pensiunan.

Selain THR, pemerintah menyiapkan jurus lain untuk meningkatkan konsumsi. Yaitu percepatan penyaluran bantuan sosial. Airlangga menyampaikan, bansos dalam bentuk Kartu Sembako periode Mei-Juni akan dicairkan lebih maju di awal Mei nanti. Hal ini diharapkan bisa membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan menjelang Lebaran.

"Kemudian bansos berupa beras sedang dalam pematangan, yakni terkait dengan 10 kg sasaran peserta kartu sembako non-PKH," kata Airlangga.

Terakhir, pemerintah akan mensubsidi ongkos kirim dalam program Harbolnas. Harbolnas ini akan digelar serentak di sejumlah marketplace pada H-10 dan H-5 Hari Raya Idul Fitri. Tak tanggung-tanggung, pemerintah juga menyiapkan Rp 500 miliar untuk subsidi biaya ongkos kirim. Tapi, rencananya bebas ongkir hanya berlaku untuk produk-produk nasional saja.

"Untuk program Harbolnas Ramadhan, dengan ongkos kirim ditanggung pemerintah atau platform digital," kata Airlangga.

Selain itu, pemerintah juga merilis data yang menunjukkan perbaikan tren konsumsi masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, hasil monitor big data dari perbankan menunjukkan adanya kenaikan belanja secara nasional yang cukup signifikan pada bulan April 2021.

"Di mana tumbuh 32,48 persen secara YoY untuk yang non-seasonally adjusted, dan 13,11 persen untuk yang seasonally adjusted," kata Airlangga.

Selain itu, peningkatan konsumsi juga terlihat pada capaian angka PMI yang menyentuh 53,2, jauh di atas rata-rata angka PMI sebelum tahun 2019 yang hanya bertahan di 51. Penerimaan sektor industri, ujar Airlangga, juga tercatat mengalami perbaikan, tumbuh 10,26 persen secara tahun ke tahun untuk yang seasonally adjusted dan tumbuh 1,46 persen untuk seasonally adjusted. Sebagai informasi, perhitungan data statistik dengan seasonal adjustment dilakukan untuk mengeliminasi pengarum musiman.

"Nah selanjutnya, untuk menjaga keseimbangan pengendalian Covid dan pengungkit ekonomi, pemerintah melakukan beberapa program. Yaitu pengendalian Covid melalui pembatasan kegiatan, baik kegiatan mudik, kegiatan pembatasan bepergian," kata Airlangga.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, mengatakan, pembahasan insentif subsidi ongkir masih dalam tahap finalisasi. Ia menargetkan paling lambat dua pekan sebelum Idul Fitri pemerintah bisa menetapkan dan mengumumkan insentif tersebut.

"Minggu ini akan difinalisasi, targetnya mungkin dua minggu sebelum Lebaran bisa diumumkan sehingga akan dipastikan kesiapan pemerintah," kata Sandiaga dalam Weekly Press Briefing, Senin (19/4).

Ia mengatakan, ongkir menjadi salah satu komponen biaya yang membebani para pelaku ekonomi kreatif, khususnya produk lokal. Menurutnya, dengan adanya subsidi diharapkan bisa meringankan beban UMKM juga masyarakat yang ingin berbelanja bagi keluarga yang tak bisa dikunjungi dalam mudik tahun ini.

Bentuk kerja sama nantinya akan digandeng bersama e-commerce selaku penyedia marketplace. Menurut Sandiaga, berbagai kerja sama antar pemerintah dan e-commerce menunjukkan hasil yang positif dan inklusif sehingga diharapkan subsidi ongkir nantinya akan efektif.

"Kita akan mendukung karena ongkir salah satu yang membebani sektor ekonomi kreatif berkaitan dengan harga. Kadang ongkir lebih mahal dari harga produk," katanya.

Di sisi lain, lewat program subsidi ongkir, Kemenparekraf juga ikut membantu pelaku UMKM yang belum masuk ekosistem digital untuk bisa segera masuk. Sehinga bisa memanfaatkan momentum tersebut.

"Tapi kita harapkan ada paket (program) lain yang bisa kita implementasikan sampai akhir tahun. Jadi kita harapkan terpisah nih jadi mudah-mudahan ini sebuah momentum angin segar buat pelaku ekonomi kreatif," ujarnya.

Ekonom CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, mengapresiasi aturan pemerintah yang meminta THR tidak dicicil. "Akan ada dampak ekonomi yang lebih besar dari skema ini ketimbang pembayarannya tidak penuh dan dicicil kepada pekerja," ujar Yusuf.

Menurut Yusuf, momentum Lebaran mendorong masyarakat untuk melakukan konsumsi yang lebih besar. Terlebih konsumsi masyarakat masih menjadi penyumbang terbesar bagi laju perekonomian. "Semakin banyak THR yang diterima, semakin banyak juga potensi konsumsi yang akan dibelanjakan," tambahnya.

Ekonom LPEM-FEB Unversitas Indonesia Teuku Riefky menuturkan, permintaan Menko Airlangga tersebut strategi yang tepat demi menciptakan pemulihan ekonomi pasca-Lebaran. "Ini untuk mendorong konsumsi masyarakat lebih optimal di masa Ramadhan dan Lebaran. Tentunya momentum ini diharapkan menciptakan pemulihan yang lebih maksimal. Terlebih perekonomian nasional sudah bergerak pada tren positif," ujarnya.

Teuku menjelaskan, pembayaran THR tahun lalu tidak bisa dilakukan secara optimal dan harus dicicil. Hal itu mengingat perekonomian yang sedang stagnan dan cenderung melambat akibat pandemi yang muncul pada 2020.

Namun, kondisi saat ini perekonomian sudah mulai membaik terlihat dari kenaikan Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur Indonesia yang mencapai ke level 53,2 per Maret 2021. Artinya, kata Riefky, roda industri sudah mulai bergerak stabil.

"Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa sebagian industri yang mungkin masih belum sepenuhnya pulih. Saya kira jika dijadikan sebuah kebijakan, perlu ada persyaratan perusahaan mana yang harus membayar THR sekaligus dan dicicil berdasarkan pencapaian omzet," kata Riefky.

Pengamat Ketenagakerjaan dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Tadjuddin Noer Effendi, pun setuju bila pembayaran THR bisa memberi dampak ke perekonomian. Pembayaran THR dapat menjadi stimulus untuk menggerakkan roda perekonomian di kalangan menengah ke bawah, khususnya para pedagang kecil.

"Ini bisa meningkatkan daya beli masyarakat jelang lebaran. Kalau kita dalam keadaan krisis ekonomi, perbanyaklah uang berputar di level bawah. Dengan demikian akan terjadi perputaran uang," ujar Tadjuddin dalam pernyataan di Jakarta, Rabu (7/4).

Menurut dia, pembayaran THR kepada sekitar 15-16 juta angkatan kerja di pekerja industri dapat memperkuat daya beli masyarakat dan meningkatkan kinerja konsumsi rumah tangga dalam jangka pendek. Ia mengkhawatirkan, jika THR tidak dibayar penuh kepada karyawan, maka akan menimbulkan gelombang protes dari kalangan buruh.

Kondisi itu dapat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat rendah dan menurunnya produksi. "Kalau menjelang Lebaran buruh tidak terima THR, mereka protes kemudian demo, produksi perusahaan juga menurun. Perusahaan sudah dibantu pemerintah, sekarang bantu karyawannya," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika