Menkeu: Realisasi Bansos Kuartal I 2021 Naik 16,5 Persen

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mencatat realisasi belanja bantuan sosial Kementerian atau Lembaga (KL) sebesar Rp 55 triliun pada kuartal satu 2021. Adapun realisas ini meningkat dibandingkan periode sama tahun lalu sebelumnya sebesar Rp 47,2 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kenaikan realisasi bansos pada kuartal satu 2021 sebesar 16,5 persen. Meskipun lebih rendah dari pertumbuhan pada periode yang sama tahun lalu, namun pada kuartal satu 2020 kenaikannya sebesar 27,6 persen.

"Tapi jangan lupa tahun lalu Rp 47,2 triliun itu sudah naik 27,6 persen dari tahun sebelumnya. Jadi ini tiga tahun berturut-turut kita mengalami kenaikan atau dua tahun berturut turut dari 2020-2021," ujarnya saat konferensi pers APBN Kita, Kamis (22/4).

Sri Mulyani menjelaskan kenaikan belanja bansos disebabkan karena pandemi Covid-19, pemerintah hadir untuk membantu masyarakat yang menghadapi pukulan akibat virus tersebut. Dimulai dari kehilangan pekerjaan atau pengurangan pendapatan masyarakat.

Tercatat realisasi belanja bansos dilakukan Kementerian Sosial sebesar Rp 34,7 triliun. Adapun realisasi ini naik 45,8 persen dibanding tahun lalu seesar Rp 23,8 triliun.

Bantuan sosial dibagikan kepada 15,93 juta keluarga kelompok penerima (KPM) senilai Rp 11,6 triliun. Selanjutnya penyaluran bansos tunai diberikan kepada 9,59 juta KPM senilai Rp 10,2 triliun.

Pemerintah juga memberikan lagi kepada 9,7 juta bantuan penerima keluarga harapan (PKH) senilai Rp 12,9 triliun. 

"Jadi berbagai kelompok keluarga ini entah mendapatkan PKH Rp 12,9 triliun atau bansos tunai 59 juta keluarga sebesar Rp 10,2 triliun atau bantuan sembako Rp 11,6 triliun kepada 15,93 juta,” ucapnya.

Dari sisi lain, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan realisasi bansos sebesar Rp 7,7 triliun dan Kementerian Agama sebesar Rp 1,03 triliun. Anggaran ini digunakan KIP Kuliah kepada 782 ribu mahasiswa senilai Rp 3,5 triliun dan PIP kepada 9,8 juta siswa senilai Rp 5,2 triliun.

Realisasi bansos dari Kementerian Kesehatan turun 43,1 persen sebesar Rp 11,5 triliun. Penurunan ini karena pencairan PBI tahun ini yang sesuai jadwal yaitu hanya tiga bulan, sedangkan tahun lalu adalah untuk lima bulan.

Adapun penurunan bansos untuk mendukung 96,5 juta masyarakat miskin yang PBI iuran jaminan kesehatan nasionalnya dibayar oleh APBN sebesar Rp11,5 triliun.

"Jadi jika kita lihat dalam hal ini seluruh belanja bansos yang menikmati adalah puluhan, puluhan, puluhan juta masyarakat. Bahkan hampir mendekati 100 juta masyarakat langsung dari APBN uang dari pajak kita uang dari seluruh penerimaan kita diberikan kepada manfaatnya ke masyarakat. Ini untuk melindungi mereka agar konsumsi tetap terjaga dalam situasi hantaman yang luar biasa," ungkapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika