China Kecam Dukungan G7 untuk Taiwan

REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING – China mengecam dukungan yang diberikan negara anggota G7 kepada Taiwan. Beijing menyebut itu merupakan intervensi besar terhadap urusan dalam negerinya.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin mengkritik keras pernyataan bersama yang dirilis para menteri luar negeri negara anggota G7 terkait dukungan terhadap Taiwan. Menurutnya, hal itu penghancuran serampangan norma-norma hubungan internasional.

Dia menyarankan G7 sebagai sebuah kelompok mengambil langkah-langkah konkret untuk mendorong pemulihan ekonomi global yang terdampak pandemi daripada mengganggu urusan dalam negeri negara tertentu. "Mereka seharusnya tidak mengkritik dan mencampuri negara lain dengan sikap yang tinggi dan perkasa, merusak prioritas utama kerja sama anti-pandemi internasional saat ini," ujar Wang pada Kamis (6/5).

Wang pun menyerang negara anggota G7 karena menimbun vaksin Covid-19. Menurutnya, mereka pun bersikap plinplan dalam membantu negara lain. Berbeda dengan Cina, Taiwan menyambut hangat dan mengucapkan terima kasih atas dukungan dari G7.

"Taiwan akan terus memperdalam kemitraan kerja sama dengan negara-negara anggota G7, dan terus memberikan kekuatan positif terbesar bagi kesehatan global dan kesejahteraan rakyat, serta perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran kawasan Indo-Pasifik," kata juru bicara Kantor Kepresidenan Taiwan Xavier Chang.

Dalam komunike yang dirilis seusai pertemuan puncak di London, para menteri luar negeri negara anggota G7 mengatakan China bersalah atas pelanggaran hak asasi manusia dan menggunakan kebijakan ekonomi “memaksa”. G7 menyatakan bakal menghentikan upaya tersebut.

Selain itu, G7 juga mengatakan mereka mendukung partisipasi Taian dalam forum Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Majelis Kesehatan Dunia. Mereka turut menyuarakan keprihatinan atas tindakan sepihak yang dapat meningkatkan ketegangan di Selat Taiwan.

China diketahui memiliki ambisi untuk menguasai penuh Taiwan. Beijing mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya. Namun Presiden Taiwan Tsai Ing-wen dengan tegas menolak hal tersebut. Tsai berulang kali menyatakan bahwa mereka sudah menjadi negara merdeka dengan Republik China sebagai nama resminya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika