Parlemen AS Serukan Boikot Olimpiade Musim Dingin di China

Ketua House of Representative AS Nancy Pelosi serukan boikot Olimpiade di China

DOK WIKIMEDIA
Stadion The National Speed Skating Oval untuk Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022.
Rep: Rizky Jaramaya/Dwina Agustin Red: Christiyaningsih

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Ketua House of Representative Amerika Serikat (AS) Nancy Pelosi pada Selasa (18/5) menyerukan boikot terhadap Olimpiade Musim Dingin 2022 di Beijing. Pelosi mengkritik China atas pelanggaran hak asasi manusia dan mengatakan bahwa para pemimpin global yang hadir di olimpiade tersebut akan kehilangan otoritas moral mereka.

"Apa yang saya usulkan adalah boikot diplomatik, di mana negara-negara terkemuka di dunia harus menahan kehadiran mereka di Olimpiade. Jangan menghormati pemerintah China dengan meminta kepala negara pergi ke China," ujar Pelosi.

Anggota parlemen AS semakin vokal dengan boikot Olimpiade di Beijing. Mereka juga mengecam perusahaan Amerika yang tidak bersuara atas tindakan China, yang telah melanggar hak asasi manusia terhadap etnis Uighur dan etnis minoritas lainnya di Xinjiang.

Baca Juga


Pelosi mengatakan pada sidang bipartisan kongres tentang masalah bahwa kepala negara di seluruh dunia harus menahan diri untuk hadir dalam Olimpiade Musim Dingin. Olimpiade tersebut dijadwalkan pada Februari 2022 mendatang.

Untuk kepala negara yang pergi ke China, terkait dengan genosida yang sedang berlangsung (di Xinjiang), saat Anda duduk di kursi Anda, benar-benar menimbulkan pertanyaan, otoritas moral apa yang Anda miliki untuk berbicara tentang hak asasi manusia di mana pun di dunia ini?," kata Pelosi.

Anggota Kongres dari Partai Republik Chris Smith mengatakan para perusahaan sponsor Olimpiade harus dipanggil untuk bersaksi di depan Kongres dan dimintai pertanggungjawaban. "Bisnis besar ingin menghasilkan banyak uang dan tampaknya tidak peduli kekejaman apa, bahkan genosida yang dilakukan oleh negara tuan rumah," kata Smith.

Anggota Kongres Demokrat Jim McGovern menambahkan, Olimpiade harus ditunda untuk memberikan waktu kepada Komite Olimpiade Internasional (IOC) memindahkan lokasi pertandingan ke negara yang pemerintahnya tidak melakukan kekejaman.

"Jika kita bisa menunda Olimpiade setahun karena pandemi, kita pasti bisa menunda Olimpiade selama setahun untuk genosida," kata McGovern yang mengacu pada keputusan Jepang dan IOC untuk menunda Olimpiade Musim Panas 2020 di Tokyo karena Covid-19.

Tuntutan untuk boikot Olimpiade Beijing semakin meningkat. Bulan lalu, Senator Republik Mitt Romney memperkenalkan amandemen undang-undang yang lebih luas untuk melawan China, yang akan menerapkan boikot diplomatik AS. Sementara aktivis hak asasi manusia pada Selasa menyerukan para atlet untuk memboikot Olimpiade dan menekan IOC.

Pemerintahan Presiden AS Joe Biden mengatakan pihaknya berharap dapat mengembangkan pendekatan bersama dengan sekutu untuk berpartisipasi dalam Olimpiade Beijing. Namun Menteri Luar Negeri Antony Blinken telah berulang kali mengatakan masalah tersebut belum dibahas dalam diskusi. Seorang pejabat senior pemerintahan mengatakan kepada Reuters bahwa posisi pemerintah pada Olimpiade 2022 tidak berubah.

Pendukung orang Amerika yang berkompetisi di Olimpiade Beijing mengatakan, tidak adil untuk menghukum atlet dengan memboikot Olimpiade. Olimpiade akan menyediakan platform bagi Amerika Serikat, yang memiliki salah satu perolehan medali Olimpiade Musim Dingin tertinggi dalam menunjukkan vitalitasnya di panggung global.

Kepala eksekutif Komite Olimpiade dan Paralimpiade AS Sarah Hirshland  menjelaskan pihaknya prihatin tentang penindasan terhadap penduduk Uighur. Namun menurutnya melarang atlet AS dari Olimpiade bukan cara yang tepat untuk menghentikan penindasan tersebut.

"Boikot Olimpiade yang lalu gagal mencapai tujuan politik," kata Hirshland.

Juru bicara Kedutaan Besar China Liu Pengyu mengatakan kepada Reuters, upaya AS untuk mencampuri urusan dalam negeri China selama Olimpiade pasti gagal. "Saya bertanya-tanya apa yang membuat beberapa politisi AS berpikir bahwa mereka sebenarnya memiliki apa yang disebut 'otoritas moral'? Mengenai masalah hak asasi manusia, mereka tidak dalam posisi, baik secara historis maupun saat ini, untuk membuat kritik yang tidak berdasar terhadap China," kata Liu.

sumber : Reuters
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler