DPR Soroti Peningkatan Impor Pangan Kuartal I 2021

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IV DPR Johan Rosihan menyesalkan impor pangan yang telah menjadi pilihan utama bagi ketersediaan pangan dan pemenuhan konsumsi pangan strategis dalam negeri. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan impor pangan yang signifikan pada kuartal I 2021. 

"Adanya Impor gula yang terus meningkat dan sepertinya pemerintah tidak punya spirit untuk swasembada gula," ujar politisi PKS saat rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (19/5).

Kata Johan, data BPS menunjukkan impor gula meningkat signifikan sebanyak 1,93 juta ton atau naik drastis 42,96 persen dibanding tahun lalu, bahkan selama Maret 2021 tercatat impor gula sebanyak 711.535 ton.

Saat ini, menurut Johan, pemenuhan kebutuhan gula nasional selalu dilakukan dengan menerbitkan rekomendasi impor kepada pabrik gula yang memiliki izin usaha industri dan boleh dimasukkan ke pelabuhan mana saja tanpa perlu izin dari pemerintah. Kebijakan ini terus mempermudah impor dan dampaknya tidak ada semangat untuk melakukan swasembada gula nasional untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Di samping itu, ungkap Johan, pada kuartal I 2021 ini adanya impor 20 ribu ton daging sapi dari Brasil serta impor garam sebanyak 379.910 ton atau naik 19,6 persen dibanding dengan kuartal I 2020, demikian juga dengan impor kedelai yang meningkat hingga 22,43 persen dan terjadi peningkatan pula pada impor jagung, bawang putih, serta adaya peningkatan realisasi impor garam pada Maret 2021 ini terjadi peningkatan yang mencapai 275 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Johan mempertanyakan peran BUMN klaster pangan yang semestinya berusaha menekan impor dan mengupayakan peningkatan produksi di sektor pangan.

"Sejauh ini belum ada penguatan industri pengolahan pangan di dalam negeri serta peningkatan produksi bahan baku agar tidak selalu bergantung dengan impor," ucap Johan.

Johan meminta BUMN klaster pangan segera menata rantai pasok pangan supaya lebih terintegrasi dalam hal praproduksi, produksi, processing, retail dan penjualan. Johan melihat BUMN dalam hal ketersediaan bahan pangan strategis harus memiliki paradigma ketersediaan pangan berasal dari produksi dalam negeri dalam bentuk swasembada pangan dan bukan semata-mata dipenuhi dari impor yang berdampak ketergantungan kepada negara lain dan merugikan petani.

Wakil rakyat dari Pulau Sumbawa, NTB ini secara tegas meminta pemerintah berkomitmen menekan impor bahan pangan strategis dan melakukan penguatan BUMN klaster pangan serta menghentikan penugasan impor pangan yang berdampak merugikan petani dan nelayan.

"Saya selalu mendorong BUMN bidang pangan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan dengan berbagai program pemberdayaan dan kemitraan yang jelas demi kemandirian pangan nasional," kata Johan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika