Pengamat: Modernisasi Alutsista tak Bisa DItunda

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia, Rizal Darmaputra menilai modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) wajib dilakukan negara manapun, termasuk Indonesia. Menurutnya, hal itu tidak bisa dilakukan menunggu pandemi Covid-19 selesai.

"Yang namanya ancaman terhadap kedaulatan bangsa kan enggak bisa menunggu sampai Covid-19 selesai dan (modernisasi alutsista) itu juga tidak bisa terputus," kata Rizal Darmaputra dalam keterangan, Rabu (2/6).

Rizal mengatakan, modernisasi alutsista diperlukan guna menjaga kedaulatan negara. Sebabnya, lanjutnya, investasi pada sektor pertahanan dan keamanan merupakan keharusan dan tidak boleh terhenti sekalipun kondisi negara sedang terpuruk dilanda pandemi Covid-19.

"Kesinambungan itu yang harus kita jalankan karena itu satu proses yang panjang dari pemerintah sebelumnya dan dari menteri sebelumnya ke menteri sekarang dan mungkin menteri yang akan datang," jelasnya.

Rizal melanjutkan, Indonesia telah merancang strategi modernisasi alutsista dan tertuang dalam Kekuatan Pokok Minimum (Minimum Essential Force/MEF). Ia disusun sejak 2007 lalu dan dibagi menjadi tiga rencana strategis (renstra) hingga 2024.

"Sekarang kita lagi pemenuhan ke MEF III. Tentu itu harus kita jalani karena itu sudah blueprint," katanya.

Rizal menjelaskan, penyusunan MEF yang juga meliputi pembangunan industri pertahanan, penelitian dan pengembangan, alih teknologi (transfer of technology/ToT) dan program nasional itu tidak semudah "membalikkan telapak tangan". Dia mengatakan, hal dirancang berdasarkan estimasi terhadap ancaman keamanan nasional hingga respons terhadapnya. 

Dia menilai, pemerintah perlu menerapkan skala prioritas dalam memodernisasi sistem pertahanan berdasarkan ancaman aktual dan tidak aktual yang dihadapi. Rizal mengatakan, potensi meluasnya eskalasi konflik di Laut Cina Selatan (LCS) antara Amerika Serikat (AS) dan sekutunya dengan Cina merupakan salah satu ancaman aktual bagi Indonesia.

Dia mendukung langkah Kemenhan menyusun rancangan strategis percepatan peremajaan alutsista. Selain itu, Rizal juga sepakat dengan strategi Kemenhan mempercepat pengadaan alutsista menjadi 2021-2024. Menurutnya, investasi itu akan meningkatkan posisi tawar Indonesia agar mendapatkan alutsista dengan harga lebih terjangkau.

"Karena investasi dilakukan dalam waktu yang relatif singkat, dapat dipastikan semua alat yang dibelanjakan bisa bekerja sama atau compatible dengan satu lainnya," katanya.

Pada kesempatan terpisah, Anggota Komisi I DPR, Effendy Simbolon, memaklumi rencana Kemenhan menyusun rencana induk pertahanan pada saat ini. Pangkalnya, produsen cenderung menjual murah saat pagebluk selain Indonesia masih membutuhkannya.

"Pak Menhan menyatakan, produsen di Eropa sekarang, mereka jual murah di tengah pandemi dan kita butuh. Inilah poin-poin yang jadi dasar kenapa rencana induk pertahanan disusun dan dirancang. Itu yang jadi pembahasan," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika