Ketua DPD Ajak Gontor Gelar Seminar Amandemen Konstitusi

Ketua DPD menyebut seminar tentang Amandemen ke-5 sudah digelar di beberapa kampus

DPD RI
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengajak Universitas Darussalam Gontor untuk bekerjasama mengadakan seminar wacana amandemen ke-5 UUD 1945. Ajakan tersebut disampaikan oleh LaNyalla saat mengunjungi Ponpes Modern Darussalam Gontor Pusat, Ponorogo, Rabu (9/6).
Red: Ichsan Emrald Alamsyah

REPUBLIKA.CO.ID,  PONOROGO - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengajak Universitas Darussalam Gontor untuk bekerjasama mengadakan seminar wacana amandemen ke-5 UUD 1945. Ajakan tersebut disampaikan oleh LaNyalla saat mengunjungi Ponpes Modern Darussalam Gontor Pusat, Ponorogo, Rabu (9/6).


LaNyalla hadir bersama Senator Sulawesi Selatan Andi Muh Ihsan, Senator DKI Jakarta Sylviana Murni, Sekjen DPD RI Rahman Hadi. dan Deputi Administrasi DPD RI Lalu Niqman Zahir. Ia juga ditemani Bupati-Wakil Bupati Ponorogo. 

Rombongan disambut salah satu Pimpinan Ponpes KH Akrim Mariyat serta Adib Fuadi Nuriz, salah seorang Ketua lembaga di pesantren tersebut."Saya sedang keliling ke kampus-kampus untuk menggugah para akademisi dan mahasiswa untuk memikirkan Indonesia yang lebih baik. Salah satu wacana yang kita gulirkan adalah amandemen ke-5," tutur LaNyalla.

Menurutnya, seminar atau Focus Grup Discussion tentang gagasan amandemen ke-5 UUD 1945 sudah dilakukan di beberapa kampus. Antara lain di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Tarakan, Kalimantan Utara; Makassar, Sulawesi Selatan; Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Surabaya, Jawa Timur.

"Mungkin DPD juga bisa mengadakan seminar semacam itu di sini (Universitas Darussalam Gontor)," kata Senator asal Jawa Timur itu.

Diterangkan LaNyalla, gagasan amandemen dilakukan untuk mengembalikan hak konstitusional DPD RI dalam mengajukan pasangan capres-cawapres. "Sebagai jelmaan dari utusan daerah yang sebelumnya bisa memajukan calon sama halnya dengan DPR yang merupakan representasi parpol, setelah amandemen hak utusan daerah dalam hal ini DPD jadi hilang. Itulah kemudian kita menggagas amandemen ke-5 konstitusi. Jadi permasalahan yang harus diselesaikan ada di hulu," katanya.

LaNyalla menilai elemen kampus dan pondok pesantren sangat penting. Karena negara ini lahir melalui kelompok dan perkumpulan civil society, bukan partai politik.

KH Akrim Mariyat menyatakan kalau Pondok Pesantren Darussalam Gontor terbuka dengan diskusi atau seminar. Apalagi yang dibahas terkait kebangsaan."Gontor tidak berpartai. Di sini kita junjung tinggi Pancasila dengan kebhinekaannya. Yang pasti kita siap kalau sudah soal bangsa ini," ucapnya.

Selain bercerita sejarah Pondok Pesantren, KH Akrim juga menyinggung Universitas Darussalam Gontor yang hendak membuka  Fakultas Kedokteran.

"Kita sudah ada Fakultas Ekonomi, Humaniora, Kesehatan, Dakwah dan Tarbiyah. Kedokteran sedang dirintis mau dibangun. Tanahnya sudah ada, dananya yang belum. Mungkin DPD bisa membantu hal itu untuk disampaikan ke kementerian terkait," jelas KH Akrim.

Acara kunjungan tersebut diakhiri dengan memberi bantuan hand sanitizer dan masker untuk Ponpes

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Berita Terpopuler