Anggota DPR Minta Kapolri Berantas Premanisme di Indonesia
Polri harus dapat memberantas dan menangkap secara keseluruhan para preman
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR RI Andi Rio Idris Padjalangi meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk memberantas semua tindakan premanisme di Indonesia.
"Polri harus dapat memberantas dan menangkap secara keseluruhan para preman yang kerap meresahkan masyarakat dan dunia usaha di seluruh wilayah, jangan hanya di Tanjung Priok," Kata Andi Rio dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Jumat (11/6).
Politikus Partai Golkar itu menjelaskan aksi premanisme dalam bentuk pemalakan dengan mengancam masyarakat, sopir, dan pedagang masih terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Dia berharap instruksi Kapolri kepada seluruh kepolisian daerah (polda) untuk memberantas premanisme harus dapat dilakukan dengan nyata oleh jajarannya tanpa terkecuali.
Menurut dia, modus premanisme dan pemalakan mengancam para pelaku usaha kecil hingga besar. Bahkan, ancaman dan teror itu hingga mengganggu kegiatan usaha mereka.
"Kepolisian harus dapat mengungkap dan menangkapnya, jangan hanya diam dan membiarkannya," ujar Andi Rio.
Andi Rio mengapresiasi langkah cepat Kapolri dalam merespons perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap aksi premanisme dan pungutan liar kepada para pengemudi truk kontainer di wilayah Tanjung Priok, Jakarta Utara. Andi juga meminta agar kepolisian hadir di tengah masyarakat untuk menyerap aspirasi terhadap permasalahan aksi premanisme, sehingga kepolisian dapat lebih mudah dalam menangkap dan memberantas premanisme yang meresahkan masyarakat.
"Polda, polres dan polsek di wilayah setempat harus dapat memberikan nomor telepon yang mudah dihubungi dan cepat direspons, untuk memudahkan masyarakat dalam mengadukan aksi premanisme. Jangan sampai sulit dihubungi bahkan tidak mau merespons," ujar Andi Rio pula.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan jajarannya bergerak cepat menindak tegas aksi premanisme yang menjadi atensi khusus dari Presiden Jokowi, sehingga kapolda dan kapolres yang belum bertindak akan ditegur. "Kalau belum bertindak juga, saya selaku Kapolri yang akan tegur," kata Sigit dalam keterangan tertulisnya diterima di Jakarta, Jumat.
Menurut Sigit, penindakan terhadap premanisme juga bagian dari harkamtbmas dalam Program Polri Presisi yang harus ditindaklanjuti oleh seluruh anggota dan jajaran di lapangan. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo saat berdialog dengan pengemudi kontainer di wilayah Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (10/6), menelepon Kapolri untuk menindaklanjuti keluhan para sopir terhadap maraknya aksi pungutan liar, dan pemalakan yang dilakukan sekelompok preman.
Ikuti Whatsapp Channel Republika