Ridwan Kamil: PPKM Darurat Belum Memuaskan

Akan ditindak yang tidak melaksanakan WFH 100 persen dan industri yang bandel

REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA
Petugas gabungan melakukan penyekatan kendaraan di gerbang keluar Tol Pasteur, Kota Bandung, Selasa (6/7). Penyekatan tersebut merupakan tindak lanjut dari penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa dan Bali yang ditujukan untuk menekan mobilitas kendaraan agar tidak masuk ke wilayah Kota Bandung demi mencegah penyebaran Covid-19. Foto: Republika/Abdan Syakura
Rep: arie lukihardianti Red: Hiru Muhammad

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Gubernur Jabar Ridwan Kamil menilai, pelaksanaan PPKM darurat di Jabar belum memuaskan. Karena, target penurunan kasus Covid 19 yang ditetapkan 30 persen. Namun, saat ini masih di angka 17 persen. 


"Kami masih koordinasi akan banyak penyekatan dan penindakan. Termasuk tipiring di jalan segera dilaksanakan untuk mengurangi mobilitas," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil kepada wartawan, Selasa (6/7).

Emil mengatakan, masih ada kerancuan sektor kritikal dan esensial. Oleh karena itu, pihaknya nanti akan melakukan edukasi lagi agar masyarakat jelas apa itu pengertian kritikal dan esensial.  "Kemudian kita akan menindak yang tidak melaksanakan WFH 100 persen," katanya. 

Termasuk, kata dia, industri yang masih bandel ada beberapa yang teridentifikasi dua hal. Pertama, tidak punya satgas covid-19. Sehingga, banyak karyawan yang terkena covid 18 hanya dipulangkan tidak diurus. "Ini menimbulkan klaster keluarga," katanya.

Kedua, mereka tetap buka meskipun mereka bukan masuk kategori industri kritikal dan esensial. "Tim dari polisi akan segera besok lusa merazia ke industri juga," katanya.

Kemudian, kata dia, alur komando pihaknya rutin seminggu sekali menggelar rapat koordinasi. Jika ada,  urgensi maka bisa dilaksanakan bisa tiga hari sekali. "Tiap tiga hari kia dievaluasi oleh Pak Luhut dengan statistik sebagai dasar dari apa-apa yang kita bahas," katanya.

Ketua Rukun Tetangga (RT), menurut Emil, termonitor sudah ada yang melakukan karantina. "Itu dipersilahkan. Sebelum PPKM darurat itu juga sudah dilakukan," katanya. 

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
Berita Terpopuler