AS Kritik Pencaplokan Wilayah dan Pengusiran Warga Palestina
AS tidak bisa menjadi aktor tunggal untuk menyelesaikan masalah Israel-Palestina
REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON – Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengkritik rencana Israel mencaplok wilayah Palestina dan mengusir secara paksa warganya dari rumah mereka. Hal itu dinilai memperburuk situasi dan melemahkan prospek solusi dua negara.
“Tindakan semacam itu (pencaplokan dan pengusiran warga Palestina) memperburuk ketegangan dan membuat solusi dua negara lebih sulit dicapai,” kata Acting Assistant Secretary for Near Eastern Affairs, Joey Hood, saat berbicara di webinar dengan Wilson Center yang berbasis di Washington pada Selasa (6/7), dikutip laman Al Arabiya.
Dia mengisyaratkan, AS tidak bisa menjadi aktor tunggal untuk menyelesaikan masalah Israel-Palestina. Menurutnya, komunitas internasional harus mencari cara agar kondisi dan parameter untuk membicarakan solusi dua negara dapat diterapkan kembali. “Karena saat ini, prospek itu tampaknya cukup jauh,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Hood mengapresiasi peran Yordania, Mesir, dan Qatar dalam proses pencapaian gencatan senjata di Jalur Gaza. “Namun masih banyak pekerjaan penting yang harus dilakukan untuk menghindari titik nyala di masa depan dan membantu membangun kembali,” ucapnya.
Dalam hal ini, AS tetap mengkritik tindakan provokasi yang dilakukan kelompok Hamas, terutama melalui serangan balon pembakar. Sebab, hal itu yang mendorong Israel melakukan serangan udara ke Gaza. “Presiden Biden dengan jelas mengatakan bahwa dia percaya warga Palestina dan Israel sama-sama layak untuk hidup dengan aman serta terlindungi dan menikmati ukuran kebebasan, kemakmuran, dan demokrasi yang sama,” ujar Hood.
Pada 10-21 Mei lalu, Hamas terlibat pertempuran dengan Israel. Konfrontasi pecah seiring dengan meningkatnya kekerasan yang dilakukan pasukan keamanan Israel terhadap warga Palestina di Yerusalem, termasuk kompleks Masjid Al-Aqsa.
Kesepakatan gencatan senjata di Gaza tercapai berkat peran mediasi Mesir. Amerika Serikat (AS) juga mengklaim memainkan diplomasi belakang layar untuk meredakan ketegangan antara Hamas dan Israel.
Menurut Kementerian Perumahan Gaza, pertempuran yang berlangsung pada 10-21 Mei lalu telah menghancurkan 1.500 unit rumah. Sebanyak 1.500 unit rumah lainnya rusak dan tak dapat diperbaiki. Sementara 17 ribu bangunan lainnya mengalami kerusakan sebagian. Seorang pejabat di Kementerian Perumahan Gaza menyebut biaya pembangunan kembali dapat mencapai 150 juta dolar AS.
Tak hanya bangunan, gempuran Israel selama 11 hari ke Gaza menyebabkan sedikitnya 270 warga di sana tewas. Sementara, korban luka dilaporkan mencapai lebih dari 1.900 orang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika