Pemerintah Jamin tak Ada Penyelewengan Obat Covid-19 Gratis

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah memastikan tidak ada penyimpangan dalam alur pendistribusian obat Covid-19 gratis untuk masyarakat yang melakukan isolasi mandiri. Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyebutkan, pengawasan penyaluran obat akan dilakukan oleh oleh personel dari Komando Daerah Militer (Kodam), Komando Distrik Militer (Kodim), dan Komando Rayon Militer (Koramil), didampingi petugas puskesmas di setiap daerah. 

Hadi menyebutkan, data warga yang menjalani isolasi mandiri juga hanya dimiliki oleh petugas puskesmas, perangkat desa, dan bidan desa. Penyaluran obat akan mengacu pada data tersebut. Artinya, warga terkonfirmasi positif Covid-19 yang ingin mendapat pasukan obat gratis harus melapor terlebih dulu kepada puskesmas atau bidan desa setempat. 

"Penyimpanan obat akan ditempatkan di Kodim karena di sana ada pengawasan pendataan termasuk pencatatan keluar masuk obat," kata Panglima TNI di Istana Merdeka, Kamis (15/7). 

Hadi mengimbau masyarakat yang sedang melakukan isolasi mandiri agar tidak segan melaporkan dirinya kepada perangkat desa atau petugas puskesmas. Dari data tersebut, pemerintah akan menyalurkan obat gratis untuk membantu kesembuhan warga. Pengantaran obat pun akan dilakukan langsung oleh petugas puskesmas dan bidan desa yang dibantu aparat TNI. 

Untuk tahap pertama, sebanyak 300.000 paket obat Covid-19 gratis dibagikan kepada warga yang melakukan isolasi mandiri di wilayah Jawa dan Bali. Nantinya bantuan akan diperluas ke luar Jawa-Bali dengan kuantitas yang sama. Ada tiga jenis paket obat yang disalurkan. 

Paket 1, berisi vitamin untuk warga terkonfirmasi positif Covid-19 (dengan hasil PCR) tanpa gejala atau OTG. Paket 2, berisi vitamin dan obat untuk warga terkonfirmasi positif Covid-19 dengan keluhan demam dan kehilangan penciuman (anosmia). Paket 3, berisi vitamin dan obat untuk warga terkonfirmasi positif Covid-19 dengan gejala demam dan batuk kering. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika