G20, Menteri LHK Paparkan Pembangunan Kota Ramah Lingkungan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya hadir secara virtual bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Arifin Tasrif, pada pertemuan para Menteri G20 bertemakan Energy and Climate, Jumat (23/7). Pada sesi ini, Negara-negara G20 membahas mengenai pemulihan pandemi Covid-19 yang berkelanjutan, tentang pembangunan kota hijau untuk mengendalikan perubahan iklim global, percepatan transisi energi dan tentang pendanaan perubahan iklim.

Pernyataan resmi dari Pemerintah Indonesia, yang dibacakan oleh Menteri LHK menyatakan perspektif hijau telah banyak dipikirkan oleh komunitas di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Hal ini semakin berkembang dengan sangat cepat dengan dukungan kuat dari generasi muda.

"Masyarakat kita sudah mulai menghargai upaya penghijauan dengan cara sederhana, seperti penanaman pohon dan daur ulang sampah," ungkap Menteri Siti. Menurutnya, Industri hijau dengan penekanan pada efisiensi energi dan penggunaan sumber daya yang berkelanjutan serta peningkatan kualitas lingkungan juga tumbuh dengan pesat.

Ia menyatakan bahwa Indonesia sedang mengembangkan Program Pembangunan Kota Hijau, yang dirancang untuk mendorong partisipasi pemerintah pusat dan daerah untuk mencapai kota hijau yang berkelanjutan, termasuk bangunan, energi, dan transportasi yang ramah lingkungan.  

"Kami juga telah memasukkan Solusi Berbasis Alam atau Pendekatan Berbasis Ekosistem untuk memberikan manfaat ekosistem ke kota atau kawasan perkotaan," tambahnya.

Menteri Siti kemudian menjelaskan, sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan aksi nyata iklim, Indonesia telah memberikan Green Leadership Awards atau yang dikenal dengan Nirwasita Tantra. Ini bertujuan untuk menghargai para pemimpin lokal, anggota parlemen, pemimpin bisnis dan pemuda yang telah mengaktualisasikan kepemimpinan berorientasi ramah lingkungan yang mendalam dalam kepemimpinannya di sektor masing-masing.

Indonesia akan bekerja sama dengan semua anggota untuk merancang solusi dan berkontribusi untuk mengatasi tantangan lingkungan dan iklim global." Kami percaya bahwa manajemen hijau adalah jawaban strategis untuk masa depan. Bersama-sama, melalui sinergi di semua tingkatan, kita dapat berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan, meningkatkan kualitas lingkungan kita, dan mengatasi perubahan iklim," ungkap Menteri Siti dalam siaran pers, Ahad (25/7).

Sejalan dengan pembangunan kota berkelanjutan, Indonesia berkomitmen untuk memimpin aksi pengendalian perubahan iklim berbekal pengalaman terbaiknya. Indonesia saat ini berada pada jalur untuk memenuhi Updated NDC dan akan memperkuat tindakan pengendalian perubahan iklim, terutama dalam energi terbarukan serta kehutanan, melalui "INDONESIA FoLU 2030". Dengan berbagai kebijakan yang ada,  Indonesia akan dapat mencapai carbon net sink sektor kehutanan pada tahun 2030.  

“Kami bertujuan untuk mencapai carbon net sink sektor kehutanan pada 7 tahun ke depan, berbekal pengalaman kami dalam beberapa hal yaitu: pengendalian kebakaran hutan, pengelolaan lahan gambut, moratorium izin baru di hutan primer dan lahan gambut, konservasi lahan, land degradation neutrality, penegakan hukum, serta partisipasi masyarakat”, jelas Menteri Siti. 

Menteri Siti berharap negara anggota G20 harus memimpin dalam memperkuat kemitraan global. Indonesia akan berusaha mempertahankan momentum pertemuan hari ini menuju COP26 UNFCCC, dan meningkatkannya, bukan hanya ambisi tetapi juga tindakan nyata untuk mencapai rendah karbon dan masa depan yang berkelanjutan. 

Pada pertemuan ini, Menteri LHK didampingi oleh Wakil Menteri LHK Alue Dohong, Duta Besar dan Wakil Tetap RI Untuk PBB, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim selaku NFP UNFCCC, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, serta Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama KLHK terkait.

Ikuti Whatsapp Channel Republika