Wakil Ketua MPR Dukung Marketplace Tutup Akses Barang Impor

Lazada Indonesia menutup akses perdagangan barang impor pada tiga klaster industri.

MPR
Wakil Ketua MPR Dr Sjarifuddin Hasan
Red: Andi Nur Aminah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan mendukung langkah salah satu marketplace yaitu Lazada Indonesia yang menutup akses perdagangan barang impor pada tiga klaster industri. Ketiganya yaitu klaster tekstil dan fashion, kuliner, dan klaster kerajinan mulai Selasa (3/8). 

Baca Juga


"Langkah tersebut patut didukung sebagai bentuk perhatian dan keberpihakan terhadap produk dalam negeri, dan memberikan ruang seluas-luasnya kepada UMKM dalam memasarkan produk-produknya," kata Syarief dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (5/8).

Dia mengatakan berbagai produk impor telah mengambil pangsa pasar dari produk lokal, misalnya beberapa waktu terakhir, serbuan barang-barang asing marak di beberapa marketplace yang ada di Indonesia. Menurut dia, akibat serbuan tersebut, produk lokal tergeser dan bahkan berpotensi mati sehingga dibutuhkan langkah nyata dan keberpihakan untuk mendukung produk-produk dalam negeri.

Syarief juga mendorong pemerintah untuk lebih memberikan ruang dan menyediakan dan meningkatkan pasar produk-produk dalam negeri. "Presiden Jokowi telah menggaungkan semangat cintai produk-produk dalam negeri. Namun semangat tersebut juga harus diikuti dengan langkah nyata melalui penyediaan bantuan mutu produksi hingga pemasaran produk-produk lokal," ujarnya.

Dia menilai produk-produk dalam negeri juga memiliki kualitas yang baik sehingga masyarakat perlu didorong membeli produk lokal. Produk lokal itu seperti sepatu, pakaian, kerajinan tangan, kuliner khas yang telah mendunia, hingga sepeda buatan Indonesia yang digunakan beberapa atlet mancanegara di Olimpiade Tokyo 2020.

Syarief juga mendorong pemerintah untuk mendukung UMKM-UMKM dalam menciptakan barang dan jasa berkualitas, serta membantu akses permodalan, dan pemasaran. "Pemerintah harus terus mempertemukan UMKM dengan BUMN dan perusahaan swasta lainnya yang dapat membantu permodalan, produksi, hingga pemasaran produk UMKM," katanya.

Mantan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) itu juga berharap agar pemerintah memberikan perhatian dan keberpihakan terhadap proses digitalisasi UMKM karena selama ini hanya mengambil 10 persen ceruk pasar digital yang dikuasai produk-produk asing. Dia menyarankan agar pemerintah fokus dalam pengembangan digitalisasi UMKM agar dapat naik kelas, menyesuaikan dengan perkembangan digital, dan menghasilkan produk-produk dalam negeri yang berkualitas.

 

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler