Uni Eropa Gelar Pertemuan Darurat Bahas Situasi Afghanistan

REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS – Para menteri luar negeri Uni Eropa akan menggelar pertemuan darurat secara virtual untuk membahas situasi di Afghanistan. Saat ini, Taliban diketahui telah menguasai negara tersebut.

"Menyusul perkembangan terakhir di Afghanistan, dan setelah kontak intens dengan mitra dalam beberapa hari dan jam terakhir, saya memutuskan mengadakan VTC (telekonferensi video) yang luar biasa dari para menteri luar negeri Uni Eropa besok (Selasa) sore untuk penilaian pertama," kata kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell lewat akun Twitter-nya pada Senin (16/8), dikutip laman Al Arabiya.

Menurut Borrell, saat ini Afghanistan berada di persimpangan jalan. Negara anggota Uni Eropa telah berusaha mengevakuasi para diplomatnya dari Kabul.

Kendati demikian, para pejabat di perhimpunan Benua Biru telah memohon agar para warga Afghanistan yang bekerja untuk misi Uni Eropa di Kabul turut dievakuasi. Menurut para diplomat Uni Eropa, terdapat antara 500 hingga 600 warga Afghanistan yang bekerja untuk misi perhimpunan tersebut. Walaupun ada seruan, Komisi Eropa tidak memiliki kekuatan untuk menerbitkan visa atas namanya sendiri.

Sebelumnya, sebanyak 64 negara menyerukan pihak penguasa Afghanistan saat ini untuk memberikan jalan bagi siapa pun warga yang hendak meninggalkan negara tersebut. Hal itu disampaikan saat Taliban berhasil menduduki Ibu Kota Kabul dan Istana Kepresidenan.

"Mengingat situasi keamanan yang memburuk, kami mendukung, bekerja untuk mengamankan, dan menyerukan semua pihak menghormati serta memfasilitasi keberangkatan yang aman dan tertib bagi warga negara asing serta warga Afghanistan yang ingin meninggalkan negara itu," demikian pernyataan bersama 64 negara terkait, termasuk di dalamnya Kanada, Prancis, Jerman, dan Inggris, pada Ahad (15/8), dikutip laman Anadolu Agency.

Mereka menegaskan, warga Afghanistan dan internasional yang ingin pergi harus diizinkan melakukannya. Jalan, bandara, dan perlintasan perbatasan harus tetap terbuka dan ketenangan harus dijaga.

"Rakyat Afghanistan layak untuk hidup dengan aman, aman, dan bermartabat. Kami di komunitas internasional siap membantu mereka,” ujar mereka.

Mereka mengatakan, pihak yang memegang kekuasaan dan otoritas di seluruh Afghanistan bertanggung jawab untuk melindungi setiap individu, termasuk harta mereka. Pihak itu pun berkewajiban untuk segera memulihkan keamanan dan ketertiban sipil.

Ikuti Whatsapp Channel Republika