PKS: Jangan Benturkan Identitas Anak Bangsa demi Kekuasaan
Demokrasi membutuhkan tukar tambah pemikiran, bukan sekadar tukar tambah kekuasaan.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu, mengatakan, panggung politik Indonesia seharusnya dipenuhi dengan gagasan. Bukan menjadikannya sebagai ajang tukar tambah kekuasaan.
"Demokrasi membutuhkan tukar tambah pemikiran dan pengetahuan, bukan hanya sekadar tukar tambah kekuasaan," ujar Syaikhu dalam pidato kebangsaan perayaan 50 tahun Centre for Strategic and Internasional Studies (CSIS), Jumat (20/8).
Demokrasi, kata Syaikhu, membutuhkan rasionalitas argumen dalam berdiskusi. Bukan hanya sekadar absurditas sentimen yang justru menjadikan masyarakat terbelah dan terpolarisasi.
"Bangsa ini membutuhkan kolaborasi bukan segregasi atau polarisasi. Jangan sekali-kali membenturkan identitas sesama anak bangsa demi meraih kepentingan kekuasaan," ujar Syaikhu.
Di tengah pandemi Covid-19 ini, kolaborasi antara semua pihak diperlukan dalam melewati krisis. Dalam hal ini, kepemimpinan nasional memiliki peran penting untuk menjadikan krisis sebagai peluang.
"Seorang pemimpin membawa bangsanya dengan percaya diri melewati lembah krisis untuk menuju puncak kejayaan bangsa," ujar mantan Wakil Wali Kota Bekasi itu.
Untuk itu, ia berharap pemimpin-pemimpin Indonesia menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup. Menurutnya, Pancasila harus dijadikan visi kepemimpinan nasional untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.
"Kita harus menjadikan visi kepemimpinan nasional berbasiskan Pancasila, menjadikan visi kepemimpinan nasional ini sebagai moral kompas dalam menyelesaikan berbagai permalasahan," ujar Syaikhu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika