Taliban Pisahkan Mahasiswa Pria dan Wanita di Herat
Kebijakan ini fatwa pertama yang dikeluarkan oleh Taliban setelah pengambilalihan.
REPUBLIKA.CO.ID, HERAT -- Para pejabat Taliban di Provinsi Herat baru saja mengeluarkan kebijakan yang melarang pendidikan campuran, laki-laki dan perempuan, di berbagai universitas pemerintah dan swasta. Mereka menggambarkan pendidikan campuran sebagai akar semua kejahatan dalam masyarakat.
Dilansir dari The Telegraph, Sabtu (21/8), keputusan itu diambil setelah pertemuan antara profesor universitas, pemilik lembaga swasta, dan otoritas Taliban, dalam laporan Khaama Press News Agency.
Kebijakan ini adalah fatwa pertama yang dikeluarkan Taliban setelah pengambilalihan cepat atas Afghanistan pekan lalu. Sebuah penaklukan Ibu Kota Kabul yang menandai berakhirnya perang terpanjang AS, yang diluncurkan setelah serangan teror 11 September 2001.
Sebelumnya, Juru Bicara Taliban Zabihullah Mujahid dalam penampilan publik pertamanya berjanji akan menghormati hak-hak perempuan dalam kerangka norma-norma hukum Islam. Sikap ini, menurutnya, sebagai upaya menggambarkan sikap yang lebih moderat.
Selama pertemuan tiga jam, para profesor universitas dan pemilik lembaga pendidikan swasta, perwakilan Taliban dan kepala pendidikan tinggi Afghanistan, Mullah Farid mengatakan tidak ada alternatif lain dan pendidikan campuran harus diakhiri.
Baca juga : Mengenal Jaringan Haqani, Milisi Ditakuti di Tubuh Taliban
Dia juga mengatakan dosen wanita yang berbudi luhur akan diizinkan mengajar mahasiswi dan tidak di kalangan mahasiswa. Farid menyebut pendidikan campuran sebagai 'akar semua kejahatan di masyarakat'.
Dalam dua dekade terakhir, Afghanistan telah menerapkan sistem campuran pendidikan campuran dan kelas terpisah berbasis gender di semua universitas dan institut. Para pakar pendidikan mengatakan universitas negeri tidak akan terpengaruh oleh keputusan itu tetapi lembaga swasta akan berjuang dengan jumlah siswa perempuan yang sudah rendah. Herat, menurut perkiraan resmi, memiliki 40 ribu mahasiswa dan 2.000 dosen di universitas dan perguruan tinggi swasta dan pemerintah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika