Pelonggaran Level PPKM Kala Kasus Positif Turun 78 Persen

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Dessy Suciati Saputri, Haura Hafizhah, Rizky Suryarandika, Antara

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, kasus Covid-19 secara nasional mengalami perkembangan yang cukup baik. Sejak titik puncak kasus pada 15 Juli, kasus konfirmasi positif terus mengalami penurunan dan saat ini telah turun sebesar 78 persen.

Begitu juga dengan angka kesembuhan yang secara konsisten lebih tinggi dibandingkan penambahan kasus konfirmasi positif selama beberapa minggu terakhir. Kondisi perbaikan inipun berkontribusi secara signifikan terhadap penurunan keterisian tempat tidur di mana BOR nasional saat ini berada pada angka 33 persen.

Meskipun mengalami perbaikan, Presiden meminta masyarakat agar tetap hati-hati dan waspada terhadap potensi lonjakan kasus baru. “Perbaikan situasi Covid-19 yang kita miliki saat ini tetap harus kita sikapi dengan hati-hati dan penuh kewaspadaan,” jelas Jokowi dalam pernyataan persnya, Senin (23/8).

Dengan perbaikan kondisi ini, maka pemerintah pun memutuskan untuk menurunkan level PPKM di sejumlah daerah dari level 4 ke level 3 mulai 24-30 Agustus. Untuk Pulau Jawa dan Bali, yakni di wilayah aglomerasi Jabodetabek, Bandung Raya, Surabaya Raya, serta sejumlah wilayah kota dan kabupaten lainnya.

“Untuk Pulau Jawa dan Bali ada perkembangan yang cukup baik,” tambah dia.

Di wilayah Jawa dan Bali, pada level 4 mengalami penurunan dari 67 kabupaten kota menjadi 51 kabupaten kota, di level 3 dari 59 kabupaten kota menjadi 67 kabupaten kota, dan di level 2 dari 2 kabupaten kota menjadi 10 kabupaten dan kota.

Sementara itu untuk wilayah di luar Pulau Jawa dan Bali juga mengalami perkembangan yang membaik meskipun tetap harus diwaspadai potensi kenaikannya. Pada level 4 menurun dari 11 provinsi menjadi 7 provinsi, di level 4 dari 132 menjadi 104 kabupaten kota, level 3 dari 215 kabupaten kota menjadi 234 kabupaten kota, dan level 2 dari 39 kabupaten kota menjadi 48 kabupaten kota.

Jokowi mengatakan, dengan kondisi ini maka pembukaan kembali aktivitas masyarakat tetap harus dilakukan secara bertahap. Namun hal ini juga harus seiring dengan peningkatan protokol kesehatan, testing, dan tracing yang tinggi, serta cakupan vaksinasi yang semakin luas.

“Hal-hal tersebut perlu dilakukan agar pembukaan kembali aktivitas masyarakat tidak berdampak pada peningkatan kasus,” ujar Jokowi.

Penyesuaian bertahap tersebut disebut Presiden di antaranya diperbolehkannya kegiatan ibadah maksimal 25 persen dari kapasitas atau maksimal 30 orang. Lalu restoran diperbolehkan makan di tempat dengan maksimal 25 persen kapasitas, dua orang per meja dan pembatasan jam operasional hingga jam 20.00.

"Pusat perbelanjaan, mall, diperbolehkan buka maksimal sampai 20.00 dengan maksimal 50 persen dengan penerapan protokol kesehatan ketat yang diatur lebih lanjut oleh pemerintah daerah," kata Presiden.

Selanjutnya industri berorientasi ekspor dan penunjangnya dapat beroperasi 100 persen. "Namun bila menjadi klaster baru Covid-19 maka akan ditutup selama 5 hari. Penyesuaian beberapa pembatasan kegiatan masyarakat ini dibarengi dengan protokol kesehatan yang ketat dan penggunaan aplikasi peduli lindungi sebagai syarat masuk," tambah Presiden.

Presiden mengingatkan lagi perbaikan situasi Covid-19 di Indonesia saat ini tetap harus disikapi dengan hati-hati dan penuh kewaspadaan. "Pembukaan kembali aktivitas masyarakat tetap harus dilakukan tahap demi tahap seiring dengan protokol kesehatan, testing dan tracing yang tinggi serta cakupan vaksinasi yang semakin luas," ungkap Presiden.

Ia menambahkan, pandemi Covid-19 belum. "Di beberapa negara saat ini sedang mengalami gelombang ketiga dengan penambahan kasus yang sangat signifikan oleh karena itu kita harus tetap waspada dan pemerintah berusaha keras untuk melakukan kebijakan yang tepat dalam mengendalikan pandemi ini," katanya.

Pakar Epidemiologi dari Universitas Griffith Australia Dicky Budiman mengatakan, PPKM harus terus dilanjut, dipantau dan dievaluasi. Ia berpendapat, gelombang serangan virus Delta belum selesai atau berakhir.

"Kalau saya lihat masa PPKM ada dampaknya yaitu mencegah skenario terburuk. PPKM juga hanya memperlambat penyebaran virus belum bisa menghentikan. Mayoritas penduduk Jawa dan Bali masih rawan," katanya saat dihubungi Republika, Senin (23/8).

PPKM, sarannya, bisa dilanjut dengan adanya pelonggaran. Tapi pelonggaran yang tidak berlebihan atau terukur. Seperti diterapkan semua daerah bisa kembali aktif dalam satu aspek sektor tapi hanya 50 persen. Lalu, hal ini harus dipantau. Jangan ada daerah yang menerapkan 100 persen itu tidak akan saling menunjang.

"PPKM-nya dilanjut tapi levelnya menurun. Dituntaskan dan dibereskan dulu indikatornya. Masih banyak kasus infeksi yang tidak terdeteksi," kata dia.

Pelonggaran PPKM ditegaskannya tetap harus dikawal dengan penguatan 3T. Jika semua ikut dilonggarkan, bukan tidak mungkin kasus bisa meningkat kembali. Karena itu Dicky meminta protokol kesehatan (prokes) harus tetap diterapkan dan jangan lupa lakukan vaksinasi.

Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mengatakan, setelah vaksinasi masyarakat tetap harus mempraktikkan disiplin prokes. Indonesia bisa belajar dari kasus Covid-19 di Amerika Serikat (AS). Negeri Paman Sam dikatakan Mufida baru saja mengalami kenaikan kasus Covid-19 hingga 1.000 persen.

Mufida menyebut salah satu penyebab melonjaknya kasus di AS hingga 10 kali lipat tersebut karena masyarakat sudah abai dengan prokes. Ia menyebut proses vaksinasi bukan berarti abai dengan prokes 3M.

"Kita harus belajar dari kasus ini. Ini membuktikan tingginya angka vaksinasi harus tetap dibarengi dengan penerapan protokol kesehatan 5M bagi masyarakat dan 3T bagi pemerintah," kata Mufida dalam keterangan pers.

Selain itu, Mufida mengingatkan tempat-tempat publik yang sudah mulai dibuka dengan menunjukkan sertifikat vaksin harus tetap menyediakan sarana warga untuk menjalankan prokes. Ia berharap publik tak lengah di tempat-tempat tersebut.

"Tempat-tempat publik harus tetap menyediakan sarana cuci tangan, mengatur jumlah pengunjung dan mengingatkan agar terus memakai masker. Edukasi harus terus berjalan," ucap Mufida.

Mufida menyinggung pula Indonesia masih mencatatkan data kematian yang tinggi di dunia dalam satu hari. "Kasus di Indonesia hampir menyentuh 4 juta dan kasus kematian kita masih tertinggi di dunia dalam beberapa hari di atas 1.000 kasus kematian. Vaksinasi kita juga masih jauh dari target. Jadi tetap jalankan protokol kesehatan dan lakukan gaya hidup yang sehat," tutur Mufida.

Ikuti Whatsapp Channel Republika