Anggota Komisi IV DPR RI Soroti Penurunan Harga Ayam Potong

REPUBLIKA.CO.ID, PURWOKERTO -- Anggota Komisi IV DPR RI Sunarna menyoroti penurunan harga ayam potong (broiler) yang terjadi di berbagai daerah khususnya Provinsi Jawa Tengah dalam beberapa waktu terakhir.

"Kemarin waktu rapat dengan Menteri Pertanian, kami mempertanyakan bahwa kita sepakat tidak ada impor, tapi ada beberapa impor masuk juga. Kami juga sampaikan terkait dengan kasihan kepada para peternak ayam khususnya," katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jateng, Kamis (26/8).

Sunarna mengatakan hal itu usai menyerahkan bantuan sembako untuk penanganan Covid-19 kepada Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Banyumas. Menurut dia, permasalahan distribusi dalam kegiatan usaha peternakan ayam broiler harus menjadi perhatian dari Kementerian Pertanian karena harga ayam potong saat ini anjlok hingga kisaran Rp 9.000-Rp 12 ribu per kilogram hidup.

"Ini paling berat dan yang paling berdampak itu Jawa Tengah, paling rusak harganya dibandingkan dengan provinsi yang lain," kata dia yang berasal dari Daerah Pemilihan Jateng VIII yang meliputi Kabupaten Banyumas dan Cilacap.

Ia mengatakan Kementerian Pertanian harus mengikuti perkembangan distribusi ayam broiler yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar. "Contoh, mereka (perusahaan besar, red.) mendapatkan GPS (Grand Parent Stock) berapa, GPS impornya berapa, dapat PS-nya (Parents Stock) berapa, menghasilkan telur berapa, DOC (Day Old Chicken) berapa. Tentunya mereka harus diikuti karena jangan sampai perusahaan-perusahan besar ini kurang ajar juga," katanya.

Dalam hal ini, kata dia, jangan sampai perusahaan-perusahaan tersebut hanya melempar dengan cara menjual pakan dan DOC kepada mitranya maupun peternak mandiri. Akan tetapi saat panen, lanjut dia, perusahaan-perusahaan besar itu tidak menyerap ayam potong dari seluruh DOC yang mereka lepas.

"Mestinya mereka mengikuti jumlah itu ke mana, DOC itu ke mana, ditemukan ke mana pembesarannya, dan nantinya kembali enggak. Itu menjadi tanggung jawab perusahaan-perusahan besar yang mendapatkan GPS tersebut. Jawa Tengah paling rusak harganya dibandingkan dengan provinsi yang lain," katanya menegaskan.

Terkait dengan komoditas pertanian khususnya padi atau beras, Sunarna meyakini ketersediaannya masih mencukupi kebutuhan masyarakat karena persediaannya di gudang-gudang milik Perum Bulog cukup banyak. "Kalau di padi atau beras, Insya Allah cukup. Gudang-gudang Bulog Insya Allah penuh juga persediaannya, cukup," katanya.

Kendati demikian, dia mengakui harga gabah kering panen di beberapa lokasi masih cenderung di bawah harga pembelian pemerintah (HPP) karena adanya sebesar Rp 3.400 per kilogram (kg), bahkan ada yang anjlok hingga Rp 3.200 per kg.

"Tentu ini masih harus menjadi perhatian dari Kementerian Pertanian, jangan sampai rakyat itu pas panen, murah. Tapi habis selesai panen, mahal," katanya.

Menurut dia, Kementerian Pertanian semestinya juga harus mengecek kenapa ada impor beras yang masuk ke Indonesia, padahal sudah sepakat tidak akan ada impor beras. "Ini harus dicek, titik mana saja, alur distribusinya bagaimana, panennya wilayah ini bagaimana, kan kasihan petani kita, pas panen harganya rendah, setelah panen naik lagi. Itulah kebijakan yang harus dicari solusinya oleh Kementerian Pertanian, kami siap membantu penuh," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika