Israel: Konsulat AS untuk Palestina Kacaukan Pemerintahan
Israel menganggap seluruh Yerusalem sebagai ibu kota yang tidak terbagi
REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Israel mengatakan, rencana Amerika Serikat (AS) untuk membuka kembali kantor konsulat di Yerusalem adalah ide yang buruk. Rencana tersebut dapat mengacaukan pemerintahan Perdana Menteri Israel Naftali Bennett.
"Kami pikir itu ide yang buruk. Yerusalem adalah ibu kota berdaulat Israel dan Israel saja, dan oleh karena itu, kami pikir itu bukan ide yang bagus," kata Menteri Luar Negeri Yair Lapid, dilansir Aljazirah, Kamis (2/9).
Israel menganggap seluruh Yerusalem sebagai ibu kota yang tidak terbagi, meskipun tidak diakui oleh dunia internasional. Israel merebut Yerusalem timur, bersama dengan Tepi Barat dan Gaza, dalam perang Timur Tengah 1967. Sejak saat itu, mereka menduduki wilayah tersebut.
Bennett, yang merupakan seorang nasionalis, menentang pembentukan negara Palestina. Lapid mengatakan, pembukaan kembali konsulat AS di Yerusalem dapat meresahkan pemerintah Bennett.
"Kami memiliki struktur pemerintah kami yang menarik namun rapuh, dan kami pikir ini mungkin membuat pemerintah ini tidak stabil dan saya tidak berpikir pemerintah Amerika menginginkan ini terjadi,” kata Lapid.
Lapid mengatakan, perpecahan di antara warga Palestina juga menimbulkan keraguan tentang prospek diplomasi. “Saya sangat percaya pada solusi dua negara, tetapi kita harus mengakui fakta bahwa ini tidak layak dalam situasi saat ini," ujarnya.
Pemerintahan mantan Presiden AS Donald Trump sebelumnya mengisyaratkan dukungan untuk klaim Israel atas Yerusalem sebagai ibu kotanya. Trump memindahkan kedutaan AS dari Tel Aviv ke Yerusalem dan menutup konsulat, yang secara tradisional menjadi basis penjangkauan diplomatik ke Palestina.
Langkah pemerintahan Trump itu membuat marah para pemimpin Palestina, yang menginginkan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara masa depan. Presiden AS Joe Biden telah berjanji untuk memulihkan hubungan AS dengan Palestina dan mendukung solusi dua negara.
Pada Mei, Menteri Luar Negeri Antony Blinked mengumumkan bahwa AS akan membuka kembali konsulat di Yerusalem yang telah ditutup sejak 2019. Konsulat AS terletak di Yerusalem Timur yang diduduki, dan telah lama berfungsi sebagai kantor otonom yang mengawasi hubungan diplomatik dengan Palestina.
“Kami tahu bahwa pemerintahan (Biden) memiliki cara berbeda dalam melihat ini, tetapi karena itu terjadi di Israel, kami yakin mereka mendengarkan kami dengan sangat hati-hati," ujar Lapid.
Seorang pejabat senior Organisasi Pembebasan Palestina, Wasel Abu Youssef, mengatakan, Israel berusaha mempertahankan status quo. Oleh karena itu, mereka menolak pembukaan kembali kantor konsulat AS di Yerusalem.
"Mereka berusaha mempertahankan status quo dan memblokir solusi politik apa pun," ujar Youssef.
Ikuti Whatsapp Channel Republika