Perjuangan Warga Afghanistan di Negara Ketiga untuk Masuk AS

REPUBLIKA.CO.ID, KABUL -- Pada pertengahan Agustus, Ahmad mendapat telepon darurat dari keponakannya, Zia, yang menyuruhnya segera datang ke bandara Kabul untuk mencoba naik penerbangan evakuasi. Anggota Taliban telah mengunjungi rumah Ahmad di ibu kota untuk mencari Zia yang pernah bekerja dengan militer Amerika Serikat (AS) di Afganistan.

Taliban juga ketika itu menginginkan Ahmad melapor ke kantor polisi. Hanya saja saat itu dia tidak berada di rumah.  Pria berusia 43 tahun ini khawatir dia akan ditangkap atau dieksekusi karena keterlibatan keponakannya dengan militer AS militer.

Kondisi itu mendorongnya pergi ke bandara bersama istri dan enam anaknya tetapi terpisah dari mereka di tengah keramaian di gerbang masuk.

Ahmad menunjukkan kepada pejabat foto kartu hijau keponakannya di telepon dan memberi tahu mereka bahwa dia adalah anggota keluarganya. Itu sudah cukup untuk membawanya naik pesawat ke negara sekutu Teluk Arab, Qatar, walau tanpa keluarganya.

"Saya sangat terganggu meninggalkan mereka," kata Ahmad melalui telepon, berbicara melalui seorang penerjemah tentang istrinya, lima anak perempuan dan anak laki-laki berusia dua tahun, yang sekarang bersembunyi.

Setelah perebutan untuk mengevakuasi warga Afghanistan yang rentan, ribuan orang sekarang menunggu di pusat transit di negara ketiga. Penampungan itu termasuk pangkalan militer AS di Qatar, Jerman, dan Italia.

Warga Afghanistan yang bisa dievakuasi dari Afghanistan harus mengatasi rintangan imigrasi birokrasi untuk akhirnya memasuki Amerika Serikat. Beberapa dari mereka tanpa dokumentasi atau menunggu keputusan aplikasi visa AS yang lain dalam keluarga dengan status imigrasi campuran.

Di pangkalan militer AS di Qatar, Ahmad hanya memiliki pakaian yang dia pakai, yang dengan cepat menjadi basah oleh keringat di bawah panas derajat Celcius.

Keponakan Ahmad, Zia, adalah seorang penduduk tetap AS sehingga dapat terbang ke Seattle, Washington, bersama istri dan lima anaknya setelah dua minggu di Qatar. Ahmad dan keponakan lainnya, yang hanya memiliki dokumen identitas Afghanistan, tetap tinggal di pangkalan itu.

Pejabat AS mengambil sidik jari mereka pada Selasa (31/8) tetapi tidak memberi mereka pembaruan tentang kapan akan naik penerbangan ke AS. Menurut Ahmas, mereka tidak memiliki aplikasi Visa Imigran Khusus (SIV).

Beberapa pengungsi tanpa visa telah diizinkan masuk ke AS sementara dengan alasan kemanusiaan yang mendesak, bukan di bawah program pengungsi tradisional.

Jenderal Angkatan Darat dan Ketua Staf Gabungan, Mark Milley,  mengatakan pada Rabu (1/9), ada sekitar 43 ribu pengungsi di sembilan negara di Eropa dan Timur Tengah. Sekitar 20 ribu warga Afghanistan di delapan pangkalan militer di AS.

SIV tersedia untuk warga Afghanistan tertentu yang membantu pasukan AS pasukan sebagai penerjemah dan pendukung, serta dalam peran lain. Mereka mendapat itu dengan kekhawatiran akan pembalasan oleh Taliban.

Seorang pejabat Gedung Putih mengatakan pemerintah AS meningkatkan sumber daya ke pangkalan-pangkalan di luar negeri untuk menyaring mereka yang berharap masuk ke AS. Banyak yang masih belum jelas bagi kelompok pengungsi, pengacara imigrasi, dan individu Afghanistan tentang berapa lama beberapa mungkin harus menunggu di luar negeri saat pemeriksaan aplikasi terus berjalan.

Mantan pejabat Gedung Putih yang membantu mengoordinasikan upaya evakuasi oleh kelompok nirlaba dan veteran, Steve Miska, menyatakan , birokrasi imigrasi sangat sulit dan rumit.  Para advokat telah lama mengkritik proses aplikasi SIV multi-langkah yang lamban, yang telah membuat banyak petisi mendekam tanpa resolusi selama bertahun-tahun.

Kelompok pengungsi mengatakan penundaan itu tidak dapat dibenarkan. Pelamar SIV dinilai memiliki dokumentasi ekstensif tentang pekerjaan mereka dengan entitas AS dan tidak menimbulkan ancaman keamanan nasional.

Untuk warga Afghanistan seperti Ahmad yang tidak memiliki aplikasi visa yang tertunda, kelompok tersebut mengatakan pemerintah AS dapat memanfaatkan pengalamannya dalam memeriksa pengungsi dan pencari suaka. AS sudah berpengalaman menangani imigran sering melintasi perbatasan tanpa dokumen, untuk mengizinkan perjalanan ke AS.

Banyak dari orang Afghanistan ini memiliki sidik jari dan foto yang dikumpulkan selama bertahun-tahun. Pejabat pemerintah AS atau otoritas Afghanistan yang berbagi informasi dengan AS telah melakukannya. "AS dapat mengetahui siapa orangnya, tetapi ini membutuhkan waktu dan sumber daya dan apakah pemerintah AS akan bersusah payah membantu orang atau memaksa orang itu sendiri untuk menanggung beban yang tidak mungkin," kata pakar militer dan imigrasi, Margaret Stock.

Ikuti Whatsapp Channel Republika