China Kecam Pembentukan Aliansi Indo-Pasifik
Menurut China kerja sama pertahanan itu memicu perlombaan senjata di kawasan
REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- China mengecam aliansi keamanan Indo-Pasifik antara Amerika Serikat (AS), Inggris, dan Australia. Beijing mengatakan kemitraan seharusnya tidak mengincar negara ketiga. Negeri Tirai Bambu juga memperingatkan kerja sama pertahanan itu memicu perlombaan senjata di kawasan.
"(Ketiga negara itu) merusak perdamaian, stabilitas, mengintensifkan perlombaan senjata, dan merusak upaya non-proliferasi nuklir internasional dengan parah," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Zhou Lijian, Kamis (16/9) kemarin.
"China selalu yakin setiap mekanisme regional harus sesuai dengan tren perdamaian dan perkembangan zaman dan membantu memperkuat kerja sama dan sikap saling percaya, seharusnya tidak mengincar pihak ketiga atau merusak kepentingannya," tambah Lijian.
Berdasarkan kesepakatan yang dinamakan AUKUS itu, AS dan Inggris menyediakan Australia teknologi dan kapabilitas untuk mengerahkan kapal selam bertenaga nuklir. Prancis yang kehilangan kesepakatan kapal selam dengan Australia menyebut rencana tersebut brutal dan tidak diprediksi sebelumnya.
AS dan sekutu-sekutunya mencari berbagai cara untuk menangkis kekuatan dan pengaruh China yang terus tumbuh terutama dalam bidang militer. Serta menahan tekanan Beijing terhadap Taiwan dan gerakan militer mereka di Laut China Selatan (LCS) yang disengketakan.
Namun Presiden Joe Biden, Perdana Menteri Boris Johnson, dan Perdana Menteri Scott Morrison tidak menyebutkan China saat mengumumkan aliansi ini Kamis kemarin. Seorang pejabat pemerintah Biden yang memberikan pengarahan pada wartawan sebelum pengumuman disampaikan juga membantah aliansi ini bertujuan untuk menangkal pengaruh Beijing.
Johnson mengatakan perjanjian kerja sama ini tidak dimaksudkan untuk mencari musuh. Ia mengatakan kemitraan ini juga akan memangkas biaya untuk kapal selam Inggris generasi berikutnya.
"Sekarang kami telah membentuk AUKUS kami berharap untuk mempercepat pengembangan sistem pertahanan canggih lainnya seperti siber, kecerdasan artifisial, komputer kuantum, dan kapabilitas bawah laut," kata Johnson di parlemen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika