Sekjen PBB Dorong China-AS Perbaiki Hubungan

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendorong Amerika Serikat (AS) dan Cina memperbaiki hubungan mereka. Dia menilai, relasi yang "tak berfungsi" antara kedua negara berpotensi memantik Perang Dingin baru.

Guterres mengungkapkan, kerja sama Cina dan AS dibutuhkan dalam menangani perubahan iklim dan isu global lainnya. Beijing dan Washington pun dinilai perlu bernegosiasi lebih kuat di bidang perdagangan, teknologi, keamanan siber, termasuk hak asasi manusia (HAM).

"Sayangnya, hari ini kita hanya memiliki konfrontasi. Kita perlu membangun kembali hubungan fungsional antara kedua kekuatan," ujar Guterres saat diwawancara Associated Press akhir pekan lalu.

Menurut Guterres, tantangan global yang kini sedang dihadapi seperti vaksinasi Covid-19, perubahan iklim, dan lainnya, tak dapat diselesaikan tanpa hubungan konstruktif di dunia internasional. "Terutama di antara negara adidaya," ucapnya.

Dua tahun lalu, Guterres memperingatkan para pemimpin global tentang risiko terpecahnya dunia menjadi dua kutub dengan AS dan Cina di masing-masing sisi. Beijing dan Washington dapat menciptakan aturan keuangan, strategi geopolitik, dan militer zero-sum-game mereka sendiri.

Guterres kembali mengulangi peringatan itu dalam wawancara dengan Associated Press. Ia mengatakan, dua strategi geopolitik dan militer yang bersaing akan menimbulkan bahaya dan memecah dunia.

Oleh sebab itu, Guterres menekankan hubungan AS dan Cina mesti diperbaiki segera. "Kita harus menghindari Perang Dingin yang akan berbeda dari yang lalu, dan mungkin lebih berbahaya serta lebih sulit dikelola," katanya.

Guterres menjelaskan, saat AS terlibat Perang Dingin dengan Uni Soviet, kedua belah pihak masih membuat aturan jelas. Soviet dan Washington pun sadar tentang bahaya serta risiko dari kekuatan destruktif nuklir.

"Sekarang, hari ini, semuanya lebih cair. Bahkan pengalaman yang ada di masa lalu untuk mengelola krisis sudah tidak ada lagi," ujar Guterres.

Isu Afghanistan

Guterres pun menyinggung perkembangan isu Afghanistan dalam wawancara dengan Associated Press. Dia mengaku ragu bahwa keterlibatan PBB dapat secara tiba-tiba menghasilkan pemerintahan inklusif di negara tersebut.

Dia pun skeptis, HAM bakal sepenuhnya dihormati dan tidak akan ada lagi sel-sel teroris di Afghanistan. Guterres mengatakan, AS dan banyak negara lain menempatkan ribuan tentara di sana. Triliunan dolar dihamburkan. Namun hal itu tetap tak mampu menyelesaikan masalah Afghanistan. Sebaliknya, beberapa pihak menyebut, kehadiran mereka justru memperburuk situasi.

Kendati demikian, Guterres menilai, meski PBB memiliki kapasitas dan pengaruh terbatas, lembaga dunia itu tetap memainkan peran kunci dalam memberikan bantuan kemanusiaan. PBB juga menarik perhatian Taliban pada pentingnya pemerintahan inklusif yang menghormati HAM, terutama bagi perempuan dan anak perempuan.

"Jelas ada perebutan kekuasaan dalam kelompok yang berbeda di kepemimpinan Taliban. Situasinya belum diklarifikasi," kata Guterres seraya menyebut hal itu sebagai salah satu alasan mengapa komunitas internasional perlu terlibat dengan Taliban. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika