Jubir Presiden: Kritikan Mahasiswa Diperlukan Pemerintah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman menyampaikan, Istana mengapresiasi adanya kritikan dari para mahasiswa terhadap berbagai kebijakan dan program yang dijalankan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin selama ini. Dalam aksi mahasiswa pada Kamis (21/10) kemarin, terdapat 12 poin tuntutan yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurutnya, berbagai kritikan tersebut diperlukan untuk memperbaiki kekurangan pemerintah dalam menjalankan kebijakannya.

“Kami mengatakan terima kasih juga kepada semua pihak yang selalu mengingatkan tidak henti-hentinya kepada pemerintahan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada,” ungkap Fadjroel kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/10).

Jawaban dari 12 poin tuntutan mahasiswa yang telah diserahkan melalui Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat ini masih ditindaklanjuti dan diolah. Ia mengatakan, aksi demonstrasi mahasiswa tersebut mengingatkan pemerintah bahwa terdapat sejumlah kebijakan yang masih harus diperbaiki.

Dengan adanya aksi demonstrasi para mahasiswa ini, kata Fadjroel, menunjukan bahwa demokrasi di Indonesia saat ini tetap berjalan dengan baik. “Adanya kritik dari semua pihak di masyarakat, kami ingin mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia tetap berjalan dan sedang baik-baik saja. Karena kalau tidak ada kritik itu berarti demokrasi tidak berjalan di republik ini,” ucap dia.

Selain itu, Fadjroel juga menegaskan. bahwa kebijakan pemerintah memang wajib dan harus dikritik oleh masyarakat. Ini agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat.

Sebelumnya, Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) menyerahkan dokumen kajian 7 tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf kepada Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Penyerahan dokumen berisi 12 tuntutan tersebut dilakukan setelah Moeldoko menemui mahasiswa pendemo di Bundaran Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat Jakarta Pusat, Kamis (21/10).

"Kajian kawan-kawan mahasiswa akan kami sampaikan kepada bapak Presiden sebagai evaluasi dan monitoring kebijakan pemerintah ke depan," ujar Moeldoko di hadapan ratusan mahasiswa, dikutip dari siaran pers KSP.

Setidaknya ada 12 poin yang menjadi tuntutan mahasiswa dalam aksinya kali ini. Di antaranya, menuntut dan mendesak pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang untuk membatalkan UU tentang Cipta Kerja, memperbaiki dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih relatif rendah, dan mengembangkan SDA dan SDM yang ada di dalam negeri, tanpa menjadikan utang luar negeri sebagai salah satu sumber pembangunan negara.

Selain itu, mahasiswa juga mendesak agar Jokowi memenuhi janjinya terkait pemberantasan korupsi serta mendesak pemerintah memberikan afirmasi PPPK guru berusia di atas 35 tahun dan masa mengabdi lebih dari 10 tahun untuk diprioritaskan kelulusannya, serta mengangkat langsung guru honorer yang berusia di atas 50 tahun.

Ikuti Whatsapp Channel Republika