Menkeu Minta Pasar Modal Biayai Proyek Ekonomi Hijau 

Industri pasar modal dapat mengembangkan carbon trading.

Prayogi/Republika.
Jurnalis foto mengambil gambar layar yang menampilkan pergerakan saham di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat (12/11). Pemerintah berencana memformulasikan pembiayaan-pembiayaan yang bisa digunakan untuk menuju ekonomi hijau.
Rep: Novita Intan Red: Friska Yolandha

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah berencana memformulasikan pembiayaan-pembiayaan yang bisa digunakan untuk menuju ekonomi hijau. Hal ini bertujuan untuk mengatasi ancaman perubahan iklim dunia.


Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan industri pasar modal dapat memainkan perannya untuk memperbanyak sumber-sumber pembiayaan hijau, salah satunya mendukung proyek transisi energi.

"Saya harap capital market ini ini akan mainstream dan akan memberikan pengaruh sumber pendanaan untuk ekonomi hijau," ujarnya saat acara CEO Networking secara virtual, Selasa (16/11).

Menurutnya industri pasar modal dapat mengembangkan carbon trading. Nantinya pemerintah akan melibatkan Bursa Efek Indonesia sebagai platform yang menjual karbon untuk mengurangi dampak pemanasan global.

"Dalam pengembangan carbon buat memulai pasar karbon. Kita dalam hal ini tergantung pada Bursa Efek Indonesia untuk menjadi platform, sehingga perdagangan karbon jadi lebih kredibel dan diakui oleh dunia internasional," katanya.

Dia melanjutkan dukungan secara regulasi nasional dan hubungan global sangat diperlukan untuk menjaga kemurnian Indonesia dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan. Hal ini sebagai wujud Indonesia dalam forum global dan kalisi menteri keuangan dunia yang memiliki konsen terhadap ancaman perubahan iklim.

"Pada perubahan iklim ini kita akan berjuang di dalam forum global dan koalisi menteri keuangan," ucapnya.

Menurutnya sudah ada beberapa upaya yang dilakukan untuk mengurangi pemanasan global, antara lain membuat program climate finance tingkat ASEAN, transisi energi bidang transportasi dan persampahan.

"Ini sangat penting untuk menentukan desain kebijakan dan transisi dan siapa yang akan membayarnya untuk keadilan dan keseimbangan dari kelestarian lingkungan yang terjaga. Ini multidimensi yang kompleks dan hasilnya bisa banyak," ucapnya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler