Bio Farma Beri Kisaran Harga Vaksin Booster
Bio Farma menggunakan estimasi harga vaksin gotong royong berbayar.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Penghasil Vaksin Bio Farma mengaku masih menunggu ketetapan pemerintah mengenai tarif vaksin Covid-19 dosis ketiga (booster). Meski belum final, Bio Farma memberikan referensi harga booster vaksin Covid-19 yaitu sekitar Rp 188 ribu dan jasa layanan Rp 117 ribu.
Kepala Bagian Operasional Pelayanan PT Bio Farma Erwin Setiawan menjelaskan, harga ini belum final dan pihaknya masih menunggu keputusan pemerintah. "Kami juga menunggu nanti dari aspek regulasi nanti jenis vaksin apa yang akan digunakan. Tentunya untuk harga ini ditetapkan oleh pemerintah dengan pendampingan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), jadi kami juga menunggu jenis vaksin yang digunakan," katanya saat mengisi konferensi virtual FMB9 Bertema Vaksin Booster untuk Indonesia Lebih Sehat, Kamis (18/11).
Bio Farma tidak mau berbicara lebih jauh mengenai masalah ini karena pembahasan tentang program vaksinasi booster berbayar masih dimatangkan oleh pemerintah. Kendati demikian, dia melanjutkan, jika mengacu pada harga yang selama ini ditanggung perusahaan dalam program vaksinasi gotong royong maka tarif vaksin Covid-19 dengan skema gotong royong yang dilakukan beberapa waktu lalu mencapai ratusan ribu rupiah.
"Sebagai referensi saja kemarin ini kan vaksin yang berbayar yang digunakan untuk vaksinasi gotong royong itu kurang lebih harganya sekitar Rp 188 ribu dan jasa pelayanannya sekitar Rp 117 ribu," ujarnya.
Perlu diketahui, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa pelaksanaan vaksinasi booster untuk masyarakat umum selain tenaga kesehatan akan dilakukan setelah 50 persen total sasaran vaksin sudah mendapatkan vaksin dosis kedua. Rencananya booster vaksin Covid-19 akan diprioritaskan lebih dulu untuk lansia karena risiko penularan lansia lebih tinggi.
Ia menambahkan, nantinya pemberian vaksin booster juga akan dibiayai negara khusus untuk penerima bantuan iuran (PBI) program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Sedangkan yang lainnya bayar. "Jadi mohon maaf bapak ibu anggota DPR yang memang penghasilannya cukup nanti kita minta bayar sendiri, dan itu nanti akan dibuka boleh pilih mau yang mana," kata Budi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika