Menanti Dialog Nuklir Iran, Akankah Tercapai Kata Sepakat?

REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN -- Pemimpin Negosiator Iran Ali Baqeri Kani mengadakan pertemuan bilateral dan trilateral di Wina pada Ahad (28/11). Dia bertemu dengan delegasi diplomatik dari Rusia, China, serta Uni Eropa (UE) sebelum dimulainya pembicaraan tingkat tinggi dengan Kelompok 4 +1 (P4+1) pada penghapusan sanksi terhadap Iran.

Penjabat kepala Misi Iran di IAEA mengutip Dewan Gubernur Mohammad Reza Gha'ebi menyatakan, tim Iran tiba pada Sabtu di Wina. Mereka memulai pertemuan yang berlanjut pada Ahad di tingkat ahli dengan kepala tim perunding Rusia dan China, serta Koordinator Uni Eropa Enrique Mora.

Perwakilan Tetap Rusia untuk Organisasi Internasional yang berbasis di Wina Mikhail Ulyanov mengatakan dalam pesan Twitter pada Sabtu (27/11) malam bahwa konsultasi bilateral informal telah dimulai antara Iran dan P4+1 dalam persiapan untuk pertemuan Senin (29/11). Negosiator utama Iran dan Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdollahian mengatakan sebelumnya penghapusan penuh sanksi akan menjadi satu-satunya hal di atas meja di Wina.

Dalam perkembangan yang relevan pada Senin, Kani menggarisbawahi perlunya Amerika Serikat (AS) untuk membuktikan komitmen terhadap usahanya berdasarkan kesepakatan nuklir. "AS dan Uni Eropa harus menunjukkan mereka memiliki kemauan politik untuk menerapkan apa yang mereka sepakati pada 2015. Mereka harus mengatasi pertimbangan domestik untuk menyelesaikan ini,” katanya pada Senin.

Deputi politik di Kementerian Luar Negeri Iran menambahkan tanggung jawab ada pada AS untuk membuktikan kepatuhannya terhadap kesepakatan karena itu adalah satu-satunya pihak yang membuang kesempatan itu secara sepihak. "Dipercaya secara luas bahwa Amerika Serikat, dengan menarik diri dari Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (JCPOA), melanggar kesepakatan secara terang-terangan dan melanggar Resolusi 2231 DK PBB secara mencolok," katanya.

Menurut Kani, Teheran telah mengatasi kampanye tekanan maksimum  Washington dan akan duduk di meja perundingan pada 29 November dengan kesiapan penuh, kapasitas, dan komitmen total terhadap JCPOA. "Itulah sebabnya orang Amerika, sambil melakukan penipuan, mencoba mengeksploitasi lingkungan politik dan media untuk kepentingan mereka sendiri. Namun itu tidak menguntungkan mereka. Mereka harus menerima kenyataan dan mematuhi semua komitmen mereka,” kata pemimpin diplomat Iran itu.

Kani menegaskan Iran melanjutkan kegiatan nuklir secara sah dalam kerangka yang diatur dalam paragraf 26 dan 36 JCPOA. Aturan ini memberi Iran hak untuk membalas ketidakpatuhan pihak lain melalui pengurangan secara hukum komitmennya sendiri berdasarkan perjanjian.

"Sampai pihak yang melanggar dan tidak patuh pada kesepakatan itu tidak menunjukkan, dalam praktiknya, komitmennya terhadap JCPOA, tidak ada alasan bagi Iran untuk meninggalkan hak dan haknya yang dijamin dengan kesepakatan itu," ujar Kani.

Di bagian lain dari sambutan Kani, dia meminta pihak-pihak Eropa dalam JCPOA yaitu Prancis, Inggris, dan Jerman menunjukkan kepatuhan terhadap kesepakatan nuklir dalam tindakan, alih-alih hanya basa-basi. Mereka diminta untuk mengakhiri terhadap ketidakpatuhan AS dan kebijakannya yang bangkrut dengan tekanan maksimum.

Kani juga mengisyaratkan Teheran siap untuk terus menghadapi sanksi Washington jika pembicaraan Wina tidak memenuhi harapannya. "Ketergantungan pada kemampuan dan kapasitas domestik telah menjadi kunci sukses bagi Iran selama empat dekade terakhir,” katanya.

"Pengalaman telah menunjukkan bahwa kemandirian akan terbukti lebih produktif dan bermanfaat daripada apa pun dalam proses perkembangan politik, ekonomi, dan bahkan keamanan dan militer yang canggih. Kami telah melangkah jauh dan kami adalah orang-orang yang sabar," ujar Kani dilansir Fars News.

Iran Minta Kompensasi

Kani menyatakan kekuatan Barat harus memberikan kompensasi kepada Iran. Kompensasi ini diminta atas kerusakan finansial yang dilakukan oleh penarikan Amerika Serikat (AS) dari kesepakatan nuklir 2015 untuk menghidupkan kembali pakta itu.

"Harus memprioritaskan kompensasi atas pelanggaran kesepakatan, yang mencakup penghapusan semua sanksi pasca-JCPOA," ujar Kani merujuk pada Rencana Aksi Komprehensif Bersama.

"Barat perlu membayar harga karena gagal menegakkan bagiannya dari tawar-menawar. Seperti dalam bisnis apa pun, kesepakatan adalah kesepakatan, dan melanggarnya memiliki konsekuensi," kata Kani menulis dalam sebuah opini untuk Financial Times.

AS menarik diri dari kesepakatan di bawah mantan presiden Donald Trump pada 2018. Kemudian negara itu menerapkan kembali sanksi yang telah melumpuhkan ekonomi Iran.

Pembicaraan tidak langsung antara AS dan Iran akan dilanjutkan di Wina setelah jeda lima bulan pada Senin (29/11). Pembicaraan ini bertujuan untuk membawa Washington dan Teheran kembali mematuhi kesepakatan 2015, dengan Teheran membatasi program nuklirnya dengan imbalan keringanan sanksi.

Tujuan utama Iran dalam pembicaraan itu, menurut Kani, untuk mendapatkan penghapusan sanksi yang telah dijatuhkan kepada rakyat Iran secara penuh, terjamin, dan dapat diverifikasi. "Tanpa ini, prosesnya akan berlanjut tanpa batas," katanya.

Dikutip dari BBC, Presiden Amerika Serikat telah berjanji bersedia mencabut sanksi jika Iran mematuhi pembatasan pengayaan uranium. Para diplomat Barat telah memperingatkan waktu hampir habis untuk merundingkan solusi karena kemajuan signifikan yang telah dibuat Iran dalam program pengayaan uraniumnya, yang merupakan jalur yang mungkin menuju bom nuklir.

Di sisi lain, Iran bersikeras program nuklirnya sepenuhnya damai. Seorang pejabat senior AS mengatakan kepada New York Times bahwa kesepakatan tentang langkah-langkah mana yang perlu diambil dan kapan oleh Washington dan Teheran "sebagian besar selesai" sebelum pemilihan presiden Iran pada Juni.

Ebrahim Raisi, seorang kritikus garis keras dan keras terhadap Barat, memenangkan pemilihan presiden untuk menggantikan Hassan Rouhani, seorang moderat yang merundingkan JCPOA dengan pemerintahan Barack Obama.

Raisi berjanji sebelum menjabat pada Agustus bahwa dia tidak akan membiarkan pembicaraan berlarut-larut, tetapi dia tidak setuju untuk kembali ke Wina sampai awal bulan ini. Dia bersikeras negosiator Iran tidak akan mundur "dengan cara apapun" dalam membela kepentingannya.

Utusan khusus Biden untuk Iran, Robert Malley, mengatakan AS siap untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk kembali patuh, termasuk mencabut sanksi yang dijatuhkan oleh pemerintahan Trump yang melumpuhkan ekonomi Iran.

Namun Malley juga memperingatkan Iran bahwa jendela untuk negosiasi tidak akan terbuka selamanya. "Ini bukan jam kronologis, ini jam teknologi. Pada titik tertentu, JCPOA akan sangat terkikis karena Iran akan membuat kemajuan yang tidak dapat dibalik, dalam hal ini kita tidak dapat berbicara - Anda tidak dapat menghidupkan kembali." mayat," katanya pada briefing bulan lalu.

Menteri Luar Negeri AS mengatakan setiap opsi ada di atas meja jika Iran tidak bernegosiasi dengan itikad baik dan mengembalikan program nuklirnya 'ke dalam kotak'.

Ikuti Whatsapp Channel Republika