Taliban dan Junta Myanmar Belum Diizinkan Punya Dubes di PBB
PBB belum mengizinkan Taliban dan Junta Myanmar punya duta besar
REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON – Komite Kredensial PBB telah menunda keputusan apakah akan mengakreditasi dua pemilihan duta besar (dubes) kontroversial yakni untuk Afghanistan yang dipimpin Taliban dan junta Myanmar. Dengan demikian, kedua pihak itu belum diperkenankan mengutus dubes untuk PBB.
“Komite telah memutuskan untuk menunda keputusan kredensial dalam dua situasi ini. Laporan komite akan diumumkan setelah dikeluarkan, untuk dipertimbangkan oleh Majelis Umum (PBB),” kata Ketua Komite Kredensial PBB Anna Karin Enestrom kepada awak media pada Rabu (1/12).
Komite Kredensial PBB terdiri dari sembilan anggota. Mereka diberi mandat untuk memeriksa kredensial perwakilan negara-negara anggota dan melaporkannya ke Majelis Umum PBB. Sejak menggulingkan pemerintahan sipil Aung San Suu Kyi pada Februari lalu, junta Myanmar belum memiliki utusan resmi untuk PBB. Kendati demikian, mereka sudah mengajukan kandidatnya.
Namun dubes Myanmar untuk PBB dari pemerintahan Aung San Suu Kyi, Kyaw Moe Trun, telah meminta agar akreditasinya diperbarui. Dengan demikian, dia akan tetap menjabat sebagai dubes. Hal seperti ini turut dialami Taliban yang mengambil alih kekuasaan di Afghanistan pada pertengahan Agustus lalu.
Pada September lalu Taliban mengajukan juru bicaranya, Suhail Shaheen, untuk mewakili mereka di PBB. Namun permintaan itu tak serta-merta diterima dan dikabulkan PBB. Dengan putusan penangguhan Komite Kredensial PBB, duta besar Afghanistan untuk PBB dari pemerintahan mantan presiden Ashraf Ghani, yakni Ghulam Isaczai, akan mempertahankan posisinya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika