DPR: Teruskan Strategi Pengendalian Varian Delta di Omicron

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, menilai pemerintah perlu meneruskan strategi dalam mengendalikan Covid-19 varian Delta sebagai upaya pencegahan varian Omicron. Menurutnya, strategi pemerintah Indonesia kendalikan varian Delta sudah diakui oleh dunia.

"Pemerintah sudah berhasil dalam mengendalikan varian Delta," kata anggota Fraksi Golkar DPR RI Zulfikar Arse Sadikin dalam keterangannya diterima di Jakarta Selasa (7/12).

Bahkan, kata Zulfikar, keberhasilan pemerintah Indonesia sudah diakui oleh dunia, dan dijadikan contoh bagi beberapa negara lain oleh WHO. Menurutnya, pemerintah daerah tentunya akan tetap menjadi garda depan dalam pengendalian Covid-19.

"Bukan agresif, melainkan tepatnya lebih pada responsif dalam melakukan pengawasan di masyarakat," ujarnya.

Zulfikar mengatakan bahwa pengendalian penyebaran Covid-19 tersebut tetap mengutamakan pendekatan yang manusiawi ketimbang pendekatan yang agresif. "Sekali lagi, kita patut pertahankan strategi saat pengendalian varian Delta dalam menghadapi varian Omicron ini," katanya.

Menurutnya, kesadaran masyarakat saat ini terkait dengan protokol masyarakat sudah meningkat, hanya saja mulai ada sedikit ketidakwaspadaan karena jumlah pasien Covid-19 yang terus menurun.

"Ini tentu tugas kita bersama agar jangan sampai periode gelombang kedua terulang kembali dan jadi gelombang ketiga. Mengingat varian virus makin berbahaya saat ini," ucapnya.

Keberhasilan strategi yang sudah dicapai perlu diteruskan, terutama dengan mengingatkan kembali masyarakat soal risiko gelombang Covid-19, Masalahnya, kata dia, varian Delta yang terjadi beberapa waktu lalu membuat kehidupan masyarakat menjadi sulit. "Baik itu dari sisi ekonomi maupun ditinggalkan sanak saudara menjadi korban," katanya.

Zulfikar menyebutkan salah satu strategi yang besar pengaruhnya pada pengendalian adalah masyarakat meningkatkan kedispilinan mengenai protokol kesehatan. Penularan akan makin sulit terjadi bila semua pihaktaat protokol kesehatan.

Ia melihat masyarakat sangat terbiasa dan sangat paham manfaat dari protokol kesehatan untuk melindungi diri mereka dari Covid-19. Namun, tetap harus selalu diingatkan agar tidak kendur dengan disiplin protokol kesehatan.

Sementara itu, anggota Fraksi Golkar DPR RI, Dyah Roro Esti, menilai semua elemen tentunya punya peran dalam menyosialisasikan atau mengingatkan masyarakat agar tidak abai terhadap penyebaran Covid-19. "Namun, top down approach juga penting, di sinilah ranah pemda untuk memonitor jumlah kasus di wilayahnya masing-masing dan menerapkan sebuah kebijakan agar jumlah kasus tidak makin meningkat ke depannya," kata Roro.

Ditekankan pula bahwa protokol kesehatan juga perlu diperketat, misalnya sebelum hadir di sebuah kegiatan diwajibkan antigen/PCR H-1. Begitu pula, saat kegiatan berlangsung tetap menjaga protokol dan sebagainya. "Sosialisasi tentang pandemi juga perlu ditingkatkan, baik di tingkat daerah maupun pusat, dengan berbagai cara yang gampang dicerna oleh rakyat," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika