Wapres Minta 27 Ribu Pesantren Berdayakan Umat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta kontribusi serta peran seluruh pesantren untuk membangun ekonomi masyarakat. Ia mengatakan, jumlah pesantren di Indonesia yang totalnya mencapai 27 ribu pesantren menjadi modal besar dalam pengembangan umat.

"Pesantren yang berjumlah lebih dari 27 ribu di seluruh Indonesia harus memainkan peranan vital di bidang pemberdayaan ekonomi umat," ujar Wapres di acara Kick Off dan Parade Seminar Nasional Percepatan Inklusi Keuangan bagi Pemuda Santri, Kamis (9/12).

Wapres mengingatkan, perjuangan yang dilakukan santri maupun pesantren sejak dulu harus diteruskan. Jika pada masa lampau, santri ikut mengambil peran dalam perjuangan bela negara, maka peranan santri di masa sekarang ini membantu peningkatan kualitas SDM dan kemandirian di bidang ekonomi.

Wapres menilai, kemajuan santri di kedua aspek tersebut tentu akan menjadi faktor penunjang kemajuan ekonomi nasional. Terlebih, jumlah santri di Indonesia lebih dari 4,1 juta santri.

"Karena itu, saya sangat mendukung program-program pemberdayaan ekonomi berbasis pesantren sebagai salah satu ikhtiar untuk mensejahterakan masyarakat. Dalam hal ini peran pesantren sebagai tempat para santri untuk menimba ilmu dan juga sekaligus berperan dalam pemberdayaan ekonomi umat," kata Kiai Ma'ruf.

Untuk itu, Wapres berharap acara Kick Off Parade Ekonomi dan Bisnis Masyarakat Pesantren ini akan menjadi benih pusat inkubasi bisnis Syariah serta menambah wawasan bagi para santri dalam mengembangkan ide dan inovasi.

Ketua Harian KNEKS ini juga berharap pesantren dapat mendorong karya nyata dari masyarakat pesantren untuk Indonesia. "Serta dapat menjadi penyambung informasi dalam mensosialisasikan kebijakan ekonomi dan keuangan Syariah yang dikeluarkan oleh Pemerintah saat ini," ujarnya.

Wapres mengungkap, beberapa hal yang ingin dicapai dalam pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah ke depan. Pertama, kemandirian atas material produk halal yang diharapkan dapat memperkuat UMKM Indonesia yang saat ini merupakan pemasok bahan baku industri halal. 

Kedua, Pengembangan Dana Sosial Syariah yang mencakup zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF) yang dapat mendorong penciptaan usaha-usaha syariah baru. Ketiga, pengembangan dan perluasan usaha syariah. Pengembangan industri halal ini kata Kiai Ma'ruf menjadi pull factor agar usaha mikro dan kecil syariah dapat menjadi bagian dari rantai nilai industri halal global.

"Keempat, perlu pula dibangun pusat-pusat bisnis syariah (Sharia Business Center) yang didukung oleh infrastruktur digital sebagai sarana interaksi antar-pelaku bisnis syariah," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika