MKD DPR Ingatkan PSI Berpolitik dengan Ilmu dan Pengetahuan

DPR menyatakan hanya mengelola 0,3 persen dari total APBN.

Republika/Nawir Arsyad Akbar
Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR, anggota Komisi III, dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (28/9).
Rep: Nawir Arsyad Akbar Red: Agus raharjo

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR Habiburokhman menanggapi pernyataan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie yang menyebut para legislator tak gaduh dalam membahas anggaran. Padahal, para anggota dewan disebutnya menjalankan tugasnya secara maksimal.

"Kalau mereka ingin menjaga uang rakyat, ya jangan membuat gaduh, tetapi menjaga ketertiban dan menjalankan semua tupoksi kedewanan secara benar dan maksimal," ujar Habiburokhman saat dihubungi, Kamis (23/12).

Ia pun mengingatkan PSI untuk berpolitik dengan ilmu dan pengetahuan. Pasalnya, kegaduhan yang disebut oleh Grace justru akan menyulitkan DPR dalam menjalankan fungsi pengawasannya.

PSI, nilai Habiburokhman, juga disebutnya ambigu ketika menyebut DPR sebagai perampok anggaran negara. Padahal, anggaran yang dikelola DPR hanya sekitar 0,3 persen dari total anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Saat ini rakyat sudah cerdas, baiknya jangan rusak ruang publik dengan membuat narasi-narasi yang tidak mendidik," ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie memuji kerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi selama ini. Namun, kerja tersebut disebutnya tak diikuti dengan baik oleh para partai politik koalisinya yang berada di DPR.

"Energi dan dedikasi yang Pak Jokowi tunjukkan belum kami lihat pada rekan kerja pemerintah di DPR RI. Sejak pelantikan anggota DPR tahun 2019 sampai saat ini, kami belum pernah ada keramaian dalam membicarakan anggaran," ujar Grace dalam perayaan HUT ke-7 PSI, Rabu (22/12).

Salah satu contohnya adalah tak kunjung disahkannya rancangan undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) oleh DPR saat ini. Padahal, tujuh dari sembilan fraksi yang ada di parlemen merupakan bagian dari koalisi pemerintahan Jokowi.

"Suasana yang tenang dan harmonis dalam membahas anggaran itu justru bukan pertanda baik. Bisa jadi sudah ada bagi-bagi jatah di situ, makanya semua pihak diam-diam saja dan kehilangan daya kritisnya," ujar Grace.

Baca Juga


BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Berita Terpopuler