Wapres: Atasi Kemiskinan Tanpa Pemberdayaan Namanya Memelihara Kemiskinan

Wapres menekankan pentingnya program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dok. KIP/Setwapres
Wakil Presiden Maruf Amin
Rep: Fauziah Mursid Red: Agung Sasongko

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA--Wakil Presiden Ma'ruf Amin menekankan program pemberdayaan masyarakat penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Menurutnya, pemberian bantuan maupun perlindungan sosial tidak cukup untuk mengatasi kemiskinan.

Baca Juga


"Kalau tidak dilakukan pemberdayaan, nanti kita namanya memelihara kemiskinan, artinya hanya melestarikan kalau dengan bansos saja," ujar Wapres di sela kunjungan kerja ke Sulawesi Tengah, akhir pekan ini.

Karena itu, dalam tiap kunjungan ke daerah, Wapres menekankan pentingnya program pemberdayaan ekonomi masyarakat, salah satunya melalui usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Ia mengatakan, UMKM ini harus terus didorong untuk menekan angka kemiskinan, terutama masyarakat miskin ekstrem.

Ia menyatakan, pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem yang semula ada 10,8 juta bisa nol persen pada 2024 mendatang.

"2024  kemiskinan ekstrem  yang sekarang ini, sekitar  10 juta lebih di Indonesia itu harus sudah nol di 2024, dan kemiskinan secara menyeluruh  yang sekitar 10 persen, 27 juta itu diturunkan dari 10 persen. Karena kemarin ada kenaikan satu persen karena Covid, ini yang harus kita turunkan melalui upaya pemberdayaan," katanya.

 

 

Karena itu, sejak 2021 pemerintah  membuat program prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem 35 kabupaten di tujuh provinsi. Jumlah daerah prioritas ini akan dilanjutkan pada tahun ini.

 

"Sekarang 2022 itu sekitar 212 kabupaten kota di 25 provinsi. ini harus kita hilangkan kemiskinan ekstrem, ini tugas kita, utamanya untuk pemberdayaan," kata Kiai Ma'ruf.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler