Pemerintah Verifikasi Kerusakan untuk Percepat Pemulihan Akibat Gempa Banten

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyampaikan, pihak pemerintah pusat bersama pemerintah daerah saat ini tengah menginventarisasi berbagai macam dampak akibat gempa magnitudo 6,6 di Kabupaten Pandeglang, Banten. Mulai dari dampak kemanusiaan, dampak sosial, termasuk dampak pada sarana dan prasarana.

"Secepatnya akan kita koordinasikan dengan kementerian dan lembaga terkait, serta pemerintah provinsi dan kabupaten untuk penyelesaiannya," tuturnya Senin (17/1/2022).

Saat ini, lanjut Muhadjir, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Pemerintah Kabupaten/Provinsi dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah mendata berbagai kerusakan akibat gempa bumi.

Berdasarkan data sementara yang dikeluarkan Pusat Pengendalian Operasi (PUSDALOPS) BNPB pada Sabtu (15/1/2022) pukul 17.30 WIB. Tercatat sebanyak 1.378 unit rumah terdampak pasca bencana gempa bumi. Terdiri dari 278 unit rumah mengalami rusak berat, 323 unit rumah rusak sedang dan 777 unit rumah rusak ringan.

Sementara untuk korban jiwa: meninggal dunia nihil, 2 orang luka ringan, 26KK atau 117 jiwa terdampak, diperkirakan 200 jiwa pengungsi (masih dalam pendataan)."Nanti kita akan pastikan kondisi seperti apa. Karena yang di sini dilaporkan berat belum tentu memang berat nanti perlu diverifikasi. Mudah-mudahan aja ternyata tidak semuanya berat," ujarnya.

Menurut Muhadjir, yang tak kalah penting untuk segera ditangani adalah kerusakan pada fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan. Berdasarkan data, ada sebanyak 19 sekolah rusak dan 14 Puskesmas rusak terkena dampak gempa bumi.

"Ini nanti akan kita tangani secara berkoordinasi antara Pemkab dan Pemprov terutama berkaitan dengan lahan itu tanggung jawab Pemkab. Kemudian untuk kerusakan itu nanti akan kita koordinasikan dengan Pemkab, BNPB dan Menteri PUPR," imbuh Menko PMK.

Selain itu, 4 kantor Pemerintahan rusak, 1 tempat usaha rusak, dan 6 sarana ibadah rusak terdampak gempa bumi. "Yang sifatnya sarana umum ini nanti otomatis akan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah," katanya. 

Menko PMK menyampaikan, pemerintah akan berusaha mempercepat proses pemulihan dari dampak gempa bumi Pandeglang. Dia mengatakan, saat ini Pemerintah Kabupaten Pandeglang telah mengeluarkan status tanggap darutat dari tanggal 14-27 Januari. Setelah selesai tanggap darurat, kemudian akan memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.

"Lamanya pemulihan akan tergantung seberapa kerusakan dan jumlah yang rusak dan itu akan kita cek. Saya belum berani memastikan tetapi kita akan usahakan segera pulih," pungkasnya.

Baca juga : Dampak Gempa Meluas ke 4 Wilayah di Banten, 2.449 Rumah Terdampak

Dalam peninjauannya itu, Menko PMK juga memberikan bantuan berupa pake sembako, paket alat sanitasi, dan bantuan masker kepada beberapa keluarga yang terkena dampak gempa di Desa Tamanjaya Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, Banten. Pada Ahad (16/1/2022) kemarin Muhadjir melakukan peninjauan ke lokasi terdampak bencana alam gempa bumi magnitudo 6,6 di Kabupaten Pandeglang, Banten.

Beberapa lokasi yang ditinjau oleh Menko PMK yakni di SDN Kertajaya 1 Sumur dan MTS Mathla'ul Anwar, UPT Puskesmas DTP Sumur di Desa Kertajaya, serta meninjau kerusakan rumah warga di Desa Tamanjaya, Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, Banten."Kesimpulannya bahwa gempa bumi yang terjadi pada tanggal 14 Januari kemarin punya dampak serius khususnya di Kabupaten Pandeglang ini," ujarnya usai melakukan peninjauan.

Dalam kesempatan itu Menko PMK didampingi Bupati Pandeglang Irna Narulita, Anggota DPR-RI Achmad Dimyati Natakusumah, dan Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Kemenko PMK Sudirman.

Baca juga : Pemkab Mamuju Dzikir Bersama Peringati Satu Tahun Gempa

Ikuti Whatsapp Channel Republika