Rusia Tolak Klaim Inggris akan Ganti Pemerintahan Ukraina

REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Kementerian Luar Negeri Rusia menolak klaim Inggris bahwa berusaha untuk menggantikan pemerintah Ukraina dengan pemerintahan pro Rusia, Ahad (23/1/2022). Dalam tuduhan itu, London menyatakan, mantan anggota parlemen Kiev Yevheniy Murayev adalah calon potensial memimpin negara.

"Disinformasi yang disebarkan oleh Kantor Luar Negeri Inggris adalah lebih banyak bukti bahwa negara-negara NATO, yang dipimpin oleh Anglo-Saxon, yang meningkatkan ketegangan di sekitar Ukraina," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova di aplikasi pesan Telegram.

"Kami menyerukan Kantor Luar Negeri Inggris untuk menghentikan kegiatan provokatif, berhenti menyebarkan omong kosong," katanya.

Kantor Kementerian Luar Negeri Inggris sehari sebelumnya menyebutkan beberapa politisi Ukraina lainnya yang dikatakan memiliki hubungan dengan dinas intelijen Rusia. Mereka bekerja bersama dengan Murayev yang merupakan pemimpin sebuah partai kecil yang tidak memiliki kursi di parlemen.

Politisi itu termasuk Mykola Azarov yang merupakan mantan perdana menteri di bawah presiden Ukraina yang digulingkan dalam pemberontakan 2014, Viktor Yanukovych. Kemudian muncul pula nama mantan kepala staf Yanukovych, Andriy Kluyev.

"Beberapa dari mereka memiliki kontak dengan perwira intelijen Rusia yang saat ini terlibat dalam perencanaan serangan ke Ukraina," kata Kementerian Luar Negeri Inggris.

Menteri Luar Negeri Inggris Liz Truss mengatakan informasi itu menyoroti sejauh mana aktivitas Rusia yang dirancang untuk menumbangkan Ukraina, dan merupakan wawasan tentang pemikiran Kremlin. Dia mendesak Rusia untuk mengurangi ketegangan, mengakhiri kampanye agresi dan disinformasi, dan mengejar jalur diplomasi.

Truss menegaskan kembali pandangan Inggris bahwa setiap serangan militer Rusia ke Ukraina akan menjadi kesalahan strategis besar-besaran dengan biaya besar. Inggris telah mengirim senjata anti-tank ke Ukraina sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan pertahanan negara itu terhadap potensi serangan Rusia.

Murayev mengatakan klaim Inggris terlihat konyol dan lucu dan menyatakan dirinya telah ditolak masuk ke Rusia sejak 2018 dengan alasan menjadi ancaman bagi keamanan Rusia. Dia mengatakan bahwa sanksi itu dijatuhkan setelah konflik dengan  politisi pro Rusia paling terkemuka di Ukraina Viktor Medvedchuk dan teman Presiden Rusia Vladimir Putin.

Partai Nashi pimpinan Murayev dianggap bersimpati kepada Rusia. Namun, dia dengan tegas menolak menyebutnya sebagai pro Rusia. “Waktu politisi pro Barat dan pro Rusia di Ukraina telah berlalu selamanya,” katanya dalam sebuah unggahan Facebook.

“Segala sesuatu yang tidak mendukung jalur pro Barat pembangunan Ukraina secara otomatis pro Rusia,” kata Murayev.

Murayev juga mengatakan mendukung Ukraina yang memiliki status netral dan percaya bahwa berjuang untuk NATO sama saja dengan melanjutkan perang. Pasukan Ukraina dan separatis yang didukung Rusia telah bertempur di timur negara itu sejak 2014, konflik yang telah menewaskan lebih dari 14.000 orang.

Di tengah upaya diplomatik untuk meredakan krisis Rusia-Ukraina, Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace diperkirakan akan bertemu Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu untuk pembicaraan di Moskow. Tidak ada waktu yang diberikan untuk pertemuan itu, yang akan menjadi pembicaraan pertahanan bilateral pertama Inggris-Rusia sejak 2013. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika