Muslimah India Berjuang Tetap Pakai Jilbab di Sekolah

REPUBLIKA.CO.ID, UDUPI -- Perdebatan tentang jilbab menyebabkan perselisihan di sebuah kampus wanita Government PU College di negara bagian Karnataka, India selatan. Enam siswa remaja di sebuah perguruan tinggi pra-universitas yang dikelola pemerintah, setara dengan sekolah menengah, mengatakan mereka dilarang masuk kelas selama berminggu-minggu karena mereka bersikeras mengenakan jilbab.

Pihak kampus mengatakan hanya meminta para mahasiswa melepas jilbab di dalam kelas, tetapi mereka masih bisa memakainya di sekitar kampus. Keenam gadis itu mengenakan seragam perguruan tinggi, tunik longgar dengan celana dan selendang. Mereka mengatakan mereka juga harus diizinkan menutupi rambut mereka.

"Kami memiliki beberapa guru laki-laki. Kami perlu menutupi rambut kita dari pria. Makanya kami pakai hijab," kata Almas, salah satu mahasiswa, dilansir dari laman International The News, Senin (24/1/2022).

Bukan hal yang aneh melihat wanita mengenakan jilbab dan burka yang menutupi wajah dan tubuh di India. Namun, suasana yang semakin terpolarisasi dalam beberapa tahun terakhir telah menyebabkan minoritas termasuk Muslim dan Kristen merasa terancam.

Dipukuli dan dipermalukan karena menjadi seorang Muslim di India, perempuan menghadapi ancaman pemerkosaan di media sosial Clubhouse dan pertikaian khusus ini terjadi di Udupi, salah satu dari tiga distrik di sabuk pantai Karnataka yang sensitif secara komunal.

Para komentator sering menggambarkan wilayah itu sebagai kubu BJP sayap kanan, Perdana Menteri Narendra Modi sebagai laboratorium untuk politik mayoritas Hindu. BJP juga berkuasa di Karnataka.

Kasus-kasus main hakim sendiri dan ujaran kebencian yang berulang-ulang terhadap Muslim di wilayah tersebut telah memperdalam garis kesalahan agama. Ini menyebabkan munculnya kelompok-kelompok vokal yang dipimpin minoritas yang menegaskan hak mereka atas kebebasan beragama.

Dalam hal ini, misalnya, pengelola perguruan tinggi mengatakan persoalan itu semakin diperumit dengan keterlibatan Campus Front of India (CFI), sayap mahasiswa dari kelompok Islam, Popular Front of India. Almas mengatakan dia bukan anggota CFI tetapi menghubungi organisasi tersebut ketika perguruan tinggi menghentikan mereka untuk menghadiri kelas.

Kampus sekarang berada di tengah badai. "Saya telah meminta laporan tentang masalah ini," kata menteri pendidikan negara bagian Karnataka BC Nagesh.

“Ini pada dasarnya politik. Semua ini terjadi karena pemilihan dijadwalkan tahun depan,” tambah Nagesh, merujuk pada upaya sayap politik Front Populer India untuk mendapatkan daya tarik di sabuk pantai.

Almas mengatakan ketika mereka mencoba mengenakan jilbab di tahun pertama mereka di perguruan tinggi, mereka diberitahu orang tua mereka telah menandatangani formulir yang melarang mereka melakukannya. Pandemi kemudian membuat para siswa menjauh dari kampus selama berbulan-bulan. Almas menambahkan mereka menyadari bahwa formulir itu hanya menyebutkan seragam wajib dan tidak mengatakan apa-apa tentang jilbab.

Pada akhir Desember, ketika mereka kembali ke kampus mengenakan jilbab, mereka tidak diizinkan masuk ke kelas. Kepala Sekolah Rudre Gowda menuduh keenam wanita itu sengaja membuat masalah. Siswa Muslim lainnya sekitar 70 orang tidak keberatan dengan aturan tersebut.

Dia mengatakan pada awalnya puluhan wanita ingin mengenakan jilbab, tetapi jumlahnya berkurang setelah dia berbicara dengan orang tua mereka. “Yang kami katakan adalah ketika kelas mereka dimulai, mereka harus melepas jilbab,” katanya.

Rudre mengatakan guru perlu melihat wajah siswa, dan seragam membantu mereka memastikan tidak ada diskriminasi di antara siswa. "Tidak ada aturan dalam buku atau dokumen apapun yang melarang hijab. Kami hanya diberitahu bahwa jika diizinkan, orang lain akan menuntut untuk memakai selendang,” kata Masood Manna, seorang pemimpin CFI.

Manna mengacu pada insiden baru-baru ini di distrik Karnataka lainnya, di mana sebuah perguruan tinggi negeri melarang selendang safron warna yang dipandang sebagai simbol Hindu dan jilbab di kampus. Wanita Muslim diperbolehkan untuk menutupi kepala mereka dengan selendang tetapi tidak mengikatnya dengan peniti.

Sebuah putusan tahun 2018 oleh pengadilan di negara bagian Kerala menegakkan hak-hak lembaga pendidikan atas hak individu dalam kasus yang diajukan oleh dua siswa sekolah Muslim. Sekolah mereka menolak permintaan mereka mengenakan jilbab dan kemeja lengan panjang.

Hakim Muhammad Mustaque telah memutuskan esensi kebebasan berarti bahwa kepentingan individu harus tunduk pada kepentingan yang lebih besar. “Jika manajemen tidak diberikan kebebasan untuk mengurus dan mengelola institusi yang akan menggugurkan hak fundamental mereka,” tulisnya.

Tetapi advokat senior Kaleeswaram Raj mengatakan keputusan tersebut memperlakukan hak-hak siswa dan manajemen menjadi bersaing satu sama lain. “Entah Anda memiliki hak atau tidak. Itu adalah sesuatu yang dilindungi konstitusi dengan semangat Pasal 25 (yang menjamin kebebasan beragama)," katanya.

Raj mengatakan masuk akal bagi seorang guru untuk ingin mengamati wajah seorang siswa untuk mengukur apa yang mereka ikuti. “Tetapi manajemen tidak bisa bersikeras mereka tidak akan mengizinkan siswa menutupi rambut mereka untuk menjaga keseragaman. Hal ini tidak diperbolehkan oleh konstitusi. Masalah ini kemungkinan akan diselesaikan di pengadilan,” tambahnya.

Beberapa pertemuan antara pejabat perguruan tinggi, perwakilan pemerintah dan mahasiswa yang memprotes telah gagal untuk menyelesaikan masalah ini. Gowda, sementara itu, menuduh gadis-gadis itu menggunakan media sosial untuk mendapatkan simpati. Dia mengatakan mereka sering tiba di kampus setelah gerbang ditutup dan mengambil foto diri mereka sendiri, beberapa di antaranya menjadi viral.

Almas membantah ini, dan mengatakan foto viral baru-baru ini dari mereka yang duduk di tangga kampus diambil untuk melawan laporan berita yang mengatakan mereka diizinkan menghadiri kelas. “Kami semua kuliah setiap hari meski tidak diperbolehkan masuk kelas sehingga nanti kami tidak diberitahu kami tidak memiliki kehadiran yang memadai (untuk mengikuti ujian)," jelas Almas.

Sebuah makalah penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Health Sciences menemukan Muslim memiliki risiko kecemasan yang lebih tinggi di India dibandingkan dengan umat Hindu. Dalam makalah juga disebutkan faktor-faktor seperti usia, pendidikan, paparan media, dan jenis kelamin secara signifikan mempengaruhi masalah kesehatan mental bagi Muslim India.

Seorang peneliti kesehatan mental dan aktivis pencegahan bunuh diri yang berbasis di New Delhi Pooja Priyamvada juga menjelaskan bagaimana faktor-faktor seperti jenis kelamin, kelas, dan agama memainkan peran utama dalam menentukan kesehatan mental seseorang. Selain itu, ketidakpercayaan antara umat Hindu dan Muslim, bersama-sama yang membentuk hampir 94 persen dari populasi negara itu, telah tumbuh semakin banyak, bahkan dapat dirasakan dalam interaksi pribadi.

“Selama pandemi, ketidakpercayaan memuncak karena pandemi terjadi tepat setelah gerakan Shaheen Bagh dan kerusuhan di Delhi. Peristiwa ini memperburuk ketidakpercayaan antara masyarakat dan ini kemudian tercermin dalam cara mereka menjangkau dan mengakses layanan kesehatan,” kata Priyamvada, dilansir dari TRT World, Jumat (21/1/2022).

Dia menjelaskan banyak teman Muslimnya yang selain menjadi sasaran karena identitas mereka. Mereka juga harus menghadapi meningkatnya kebencian setiap hari. 

Seorang aktivis mahasiswa Muslim dari Uttar Pradesh Sharjeel Usmani menduga peran media arus utama menjadi penyebab merebaknya kebencian terhadap Muslim India. Karena melalui media itulah pemerintah India menyebarkan kebencian terhadap Muslim. 

“Ini, pada gilirannya, mengarah pada tekanan mental yang lebih dalam,” kata Sharjeel Usmani.

Ikuti Whatsapp Channel Republika