Korsel Perluas Pengujian Covid dan Pangkas Masa Karantina 

REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Korea Selatan (Korsel) kembali membentuk respon terhadap lonjakan kasus Covid-19 yang didorong oleh SARS-CoV-2 varian omikron. Pemerintah bakal memperluas pengujian cepat dan mempersingkat karantina bagi penduduknya.

Komisaris Badan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea (KDCA) Jeong Eun-kyeong mengatakan, mulai Rabu (26/1/2022), karantina untuk kasus positif yang sudah divaksinasi penuh akan dikurangi dari 10 hari menjadi tujuh hari. Sementara orang yang divaksinasi lengkap yang melakukan kontak dekat dengan pembawa virus tidak akan lagi ditempatkan di bawah karantina, tetapi mereka akan diminta untuk melaporkan kondisi kesehatan harian mereka kepada pejabat sebelum menerima tes dalam waktu enam atau tujuh hari.

Para pejabat mengatakan pelonggaran pembatasan karantina ini tidak dapat dihindari. Sebab pemerintah mencoba untuk mencegah ledakan kasus omicron yang menyebabkan gangguan besar di tempat kerja dan layanan publik dengan menempatkan sejumlah besar orang di bawah karantina.

Aturan baru juga akan mengharuskan orang yang tidak sepenuhnya divaksinasi untuk dikarantina selama tujuh hari jika mereka melakukan kontak dekat dengan pembawa virus dan 10 hari jika mereka sendiri dites positif. Pada Senin, lebih dari 85 persen dari populasi lebih dari 51 juta telah divaksinasi lengkap dan sekitar 49 persen telah mendapatkan suntikan booster.

Pengujian Covid Korsel

Para pejabat juga berencana untuk memperbaiki langkah pengujian negara yang saat ini berpusat di sekitar tes PCR dan memperluas penggunaan tes antigen cepat untuk mendeteksi lebih banyak infeksi lebih cepat. Menurut rencana, tes PCR sebagian besar akan disimpan untuk kelompok berisiko tinggi, termasuk orang-orang berusia 60-an ke atas atau mereka yang memiliki kondisi medis yang sudah ada sebelumnya.  

Sebagian besar masyarakat akan diminta untuk terlebih dahulu menggunakan alat tes cepat yang tersedia di dinas kesehatan dan apotek serta menerima PCR ketika tes tersebut positif. Sementara tes PCR telah dijelaskan oleh para ahli medis sebagai "standar emas" untuk akurasi dan keandalannya, tes semacam itu memerlukan sejumlah besar profesional kesehatan yang melakukan swab hidung dan tenggorokan serta mesin laboratorium berteknologi tinggi yang menganalisis sampel.

Proses pengujian baru akan diberlakukan mulai Rabu di tiga kota dekat ibu kota Seoul dan provinsi Jeolla Selatan, wilayah di mana tingkat infeksi omicron paling tinggi. Nantinya pengujian bakal diperluas secara nasional pada akhir bulan ini atau awal Februari.

"Sementara varian omicron menyebabkan kasus yang kurang serius (dibandingkan dengan delta), itu sangat menular dan dapat menyebabkan tekanan besar pada respons epidemiologis dan medis kami jika itu menyebabkan sejumlah besar infeksi dalam waktu singkat," kata Jeong.

Perdana Menteri Korsel Kim Boo-kyum juga kembali mengulangi permohonan kepada rakyatnya untuk tinggal di rumah selama liburan Tahun Baru Imlek, terutama untuk tidak mengunjungi kerabat lanjut usia yang belum sepenuhnya divaksinasi atau belum menerima suntikan booster. Kunjungan ke panti jompo akan dilarang selama periode tersebut dan pejabat juga akan membatasi kapasitas kereta api dan feri untuk mencegah perjalanan.

Langkah perluasan Korsel tersebut diumumkan ketika negara tersebut melaporkan 7.513 kasus baru infeksi pada Senin (24/1). Angka kasus ini merupakan hari ketiga berturut melebihi 7.000 dan mendekati tertinggi satu hari dari 7.848 yang dilaporkan pada Desember.

Saat itu penyebaran virus Covid didorong oleh varian delta yang meningkatkan rawat inap dan kematian. Sejak Januari, omikron menggantikan delta sebagai varian paling dominan di Korsel setelah menyumbang lebih dari 50 persen.

Beberapa ahli mengatakan negara itu bisa melihat lonjakan harian lebih dari 10 ribu akhir pekan ini. Transmisi lebih lanjut dapat dipercepat selama liburan Tahun Baru Imlek dari akhir pekan ini hingga Selasa, periode ketika jutaan orang biasanya bepergian ke seluruh negeri untuk bertemu kerabat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika