Kebijakan Transisi Energi Harus Didorong Daya Beli Masyarakat
Sayangnya, saat ini pilihan energi bersih masih mahal.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo meminta para investor mempercepat transisi energi dan hilirisasi. Namun, menurut Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Muhammad Faisal, cepat lambatnya transisi energi sangat bergantung pada penerimaan masyarakat.
Penerimaan masyarakat ini maksudnya adalah daya beli masyarakat harus bisa terdorong untuk ke energi bersih. Sayangnya, saat ini pilihan energi bersih masih mahal. Sehingga, daya tarik masyarakat untuk beralih ke energi bersih masih minim.
"Itu tantangannya. Pemerintah harus cari cara dan insentif agar bisa menekan harga EBT ini. Insentif ini biar bisa terjangkau. Biar pasarnya menerima dan preferensinya meningkat. Ya kalau tidak, demand akan memilih yang lebih murah yang tidak ramah lingkungan," ujar Faisal kepada Republika, Jumat (28/1/2022).
Faisal menilai, insentif dan kebijakan yang hanya mengarah kepada pengusaha atau investor saja tidak akan maksimal. Sebab, pengusaha dan investor pun akan menimbang permintaan.
"Dari sisi penguasaha kan melihat pasar. Kalau demandnya dikelola dengan baik bisa mendorong pengusaha untuk bisa mengembangkan EBT," ujar Faisal.
Namun, evaluasi dari Faisal saat ini banyak kebijakan pemerintah yang malah membuat masyarakat kewalahan. Seperti misalnya, penghapusan premium alih transisi energi. Masyarakat malah tertekan dengan kondisi pilihan energi bersih, dalam hal ini Pertamax yang jauh lebih mahal.
"Bagi masyarakat, keterjangkauan itu penting. Energi murah ya bahan bakar fosil. Artinya enggak ramah lingkungan. Yang ramah lingkungan itu mahal. Harus ada kebijakan yang langsung berdampak dengan masyarakat," ujar Faisal.
Kedua, menurut Faisal tantangan bagi investor saat ini juga berada dalam level kordinasi antara kementerian dan lembaga. Hal ini membuat pemerintah mestinya lebih merampingkan urusan kordinasi ini menjadi satu pintu.
"Kalau pelaku usaha dihadapkan kordinasi antar lembaga. Transisi energi kan enggak hanya satu kementerian saja. Nah hambatannya sinkronisasi kebijakan antara kementerian lembaga untuk mencapai target yang sama," ujar Faisal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika