Omicron Melonjak, Pemerintah Perlu Antisipasi Ketersediaan Bahan Pokok
Pemerintah harus memastikan jalur distribusi kebutuhan pokok tidak terganggu.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ekonom Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Fajar Hirawan meminta pemerintah bisa mengantisipasi ketersediaan bahan pokok seiring peningkatan kasus Covid-19 akibat varian omicron. Sebab, lonjakan kasus harian berpotensi memaksa pemerintah untuk memberlakukan kebijakan pembatasan dan pengetatan mobilitas masyarakat.
Fajar mengatakan, pembatasan dan pengetatan berpotensi kenaikan harga bahan pokok akibat berkurangnya mobilitas manusia dan membuat kelangkaan berbagai bahan pokok. Ia menilai pemerintah harus memastikan jalur distribusi kebutuhan pokok tidak terganggu jika terjadi pembatasan mobilitas ataupun kegiatan masyarakat kembali turun akibat kekhawatiran terhadap omicron.
"Ketersediaan bahan pokok itu kuncinya selain sisi produksi, juga sisi distribusinya," ujar Fajar di Jakarta, Jumat (4/2/2022.
Selain itu, Fajar mengatakan, masyarakat akan membutuhkan bantuan sembako dari pemerintah jika nantinya ada pembatasan kembali akibat varian omicron meski sudah terdapat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). “Kebijakan ini harus diperluas cakupannya dan perlu ada perlakuan khusus di masa pembatasan mobilitas, jika memang diberlakukan lagi,” kata dia.
Di sisi lain, lanjut dia, kenaikan kasus omicron pun berpotensi mempengaruhi ketenagakerjaan di Tanah Air, terutama dari segi pengangguran. Untuk mengantisipasi masalah ini, kata dia, perlu ada skema bantuan sosial khusus memfasilitasi pekerja yang rentan kehilangan pekerjaan walaupun bersifat sementara, agar setidaknya masyarakat tersebut dapat memenuhi kebutuhan pokoknya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika