Perjuangan Pelajar India untuk Hak Berjilbab dan Sikap Represif Aparat 

REPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI — Negara bagian Karnataka di India telah menutup sekolahnya selama tiga hari setelah pemerintah daerah mendukung sekolah-sekolah yang memberlakukan larangan jilbab. Kebijakan ini pun menyebabkan protes dan kekerasan yang meluas.

Masalah ini dimulai pada Januari, ketika enam mahasiswi Muslim melakukan protes selama berpekan-pekan setelah mereka diberitahu untuk melepaskan jilbab mereka atau berhenti menghadiri kelas di sebuah perguruan tinggi negeri di Distrik Udupi. 

Pekan lalu, perguruan tinggi lain di negara bagian itu mulai memberlakukan larangan setelah beberapa siswa Hindu, yang didukung kelompok Hindu sayap kanan, memprotes bahwa jika jilbab diizinkan di ruang kelas, maka mereka harus diizinkan memakai selendang safron. Saffron adalah warna yang telah menjadi umum dikaitkan dengan nasionalisme Hindu. 

Pada Sabtu, dalam mendukung hak sekolah untuk memberlakukan larangan, pemerintah negara bagian Karnataka mengarahkan perguruan tinggi untuk memastikan bahwa pakaian yang mengganggu kesetaraan, integritas, dan hukum dan ketertiban publik tidak boleh dipakai.

Pelajar Muslim berpendapat bahwa hak mereka untuk kebebasan beragama dilanggar, dan telah membawa masalah ini ke pengadilan tinggi negara bagian. Para siswa berpendapat bahwa "apartheid agama" diberlakukan di beberapa perguruan tinggi di mana wanita berhijab diizinkan masuk tetapi disimpan di ruang kelas yang terpisah.

Masalah ini telah terbukti sangat inflamasi. Di beberapa perguruan tinggi, mahasiswa Muslim dicemooh secara agresif, sementara di kampus lain protes antarmahasiswa berubah menjadi kekerasan, mendorong polisi untuk menyerang kerumunan dan mengeluarkan tembakan peringatan ke udara.

Pada Selasa, Kepala Menteri Negara Bagian, Basavaraj S Bommai, menangguhkan sekolah dan perguruan tinggi selama tiga hari dan mendesak siswa dan guru untuk menjaga perdamaian dan harmoni.

Karnataka dijalankan partai nasionalis Hindu Bharatiya Janata (BJP), yang juga memerintah di tingkat nasional. Di bawah pengawasannya telah terjadi gelombang kekerasan dan sentimen anti-Muslim yang meningkat di seluruh India, di mana 12 persen populasinya adalah Muslim. 

Kepala negara bagian BJP di Karnataka, Nalin Kumar Kateel, mengatakan pelarangan jilbab akan memastikan bahwa ruang kelas tidak menjadi seperti Taliban.  

Pemimpin partai oposisi Kongres Nasional India, Rahul Gandhi, mengkritisi kebijakan kontroversial itu. Menurutnya dengan melarang penggunaan hijab sama halnya menghalangi pendidikan mereka.  

“Kita merampok masa depan putri-putri India. Melarang siswa berhijab memasuki sekolah adalah pelanggaran hak-hak dasar,” tegasnya dilansir dari The Guardian pada Kamis (10/2/2022). 

Situasi ini juga mengundang kecaman dari pemenang hadiah Nobel perdamaian Malala Yousafzai, yang mengatakan situasinya mengerikan dan meminta para pemimpin India untuk menghentikan marginalisasi perempuan India. 

Mahasiswa Muslim di Dr BB Hegde College di Udupi menggambarkan bagaimana mereka datang ke kelas Kamis lalu dan mendapati mereka dilarang masuk oleh sekelompok besar pria, termasuk sesama mahasiswa, yang mengenakan selendang safron. Kelompok itu menuntut para mahasiswa Muslim melepas jilbab mereka. 

Pada Jumat, sembilan siswa perempuan Muslim dari lebih dari 1.000 yang terdaftar di perguruan tinggi telah dilarang masuk gerbang sekolah mereka. 

Kepala sekolah memberi tahu bahwa itu adalah perintah pemerintah dan bahwa mereka harus pergi ke kamar mandi untuk melepas jilbab mereka atau mereka tidak dapat menghadiri kelas. 

Setelah gadis-gadis itu menolak untuk melepas jilbab mereka, gerbang sekolah dikunci untuk mencegah mereka masuk dan beberapa petugas polisi dipanggil untuk berjaga. 

Seorang mahasiswa di perguruan tinggi tersebut, Rabiya Khan mengatakan bahwa kepemimpinan sekolah telah mendapat tekanan dari kelompok-kelompok Hindu sayap kanan. 

“Unsur-unsur Hindutva (nasionalisme Hindu garis keras) tidak memiliki masalah dengan jilbab, mereka memiliki masalah dengan seluruh identitas agama dan budaya kita,” katanya. 

Meskipun banyak siswa Hindu di kelas mereka secara pribadi telah menyuarakan dukungan untuk hak mereka mengenakan jilbab, mereka tetap diam, karena mereka takut dengan tindakan kelompok main hakim sendiri. 

Saat perselisihan meletus dan dia dipulangkan dari sekolah, orang tua Khan menyuruhnya melepas jilbab sehingga setidaknya dia masih bisa melanjutkan pendidikan, dengan ujian penting yang hanya tinggal dua bulan lagi. 

“Tetapi saya mengatakan kepada mereka bahwa jika kita menyerah, itu akan meningkatkan moral elemen komunal dan menciptakan masalah bagi siswa Muslim di masa depan,” kata Khan. “Kami harus berkorban dan tetap kuat,” tegasnya. 

Khan menekankan bahwa siswa Muslim tidak pernah menyuarakan keberatan terhadap siswa Hindu yang mengenakan selendang safron. 

Saniya Parveen (20) mahasiswa Muslim lainnya di kampus tersebut, mengatakan bahwa dia telah mengenakan jilbab ke kampus selama tiga tahun tanpa keberatan, dan bahwa Muslim dan Hindu selalu belajar bersama secara berdampingan dan damai. 

Kini dia hanya dapat menunggu hasil perintah pengadilan untuk mengetahui apakah mereka dapat kembali ke kelas seperti sebelumnya.  

“Saya berharap kami akan diizinkan untuk menghadiri kelas dengan tetap berhijab. Karena ini adalah aturan agama dan hak konstitusional kami, kami tidak akan menyerah,” ungkapnya. 

Di Sekolah Tinggi Seni dan Sains Bhandarkars di distrik Udupi, di mana larangan hijab juga diberlakukan, seorang siswa berbicara tentang keputusasaannya pada siswa Muslim yang dibuat merasa seperti pengemis di gerbang perguruan tinggi. 

"Ini memalukan," katanya. “Dulu kami merasa sangat aman di dalam kampus dan tidak pernah merasa berbeda dengan teman sekelas Hindu kami. Tiba-tiba kita dibuat merasa seperti orang luar. Untuk pertama kalinya kami dibuat menyadari bahwa kami adalah Muslim dan mereka adalah Hindu,” ungkap siswa tersebut. 

Juru bicara Karnataka untuk Vishva Hindu Parishad, salah satu kelompok sayap kanan di garis depan protes anti-hijab, menyebut barisan hijab sebagai konspirasi untuk menyebarkan terorisme jihad dan mengatakan bahwa mahasiswa Muslim sedang mencoba jihad hijab di kampus-kampus. 

Seorang profesor bahasa Hindi di Universitas Delhi, Apoorvanand mengatakan kontroversi itu adalah bagian dari proyek yang lebih besar, di mana penanda identitas Muslim dinyatakan sebagai sektarian dan tidak diinginkan di ruang publik. 

“Ini memberi tahu Muslim dan non-Hindu bahwa negara akan mendikte penampilan dan praktik mereka,” katanya. 

Pada Senin (7/2/2022), beberapa siswa berhijab diizinkan masuk ke perguruan tinggi pra-universitas pemerintah di Udupi tetapi dipaksa untuk duduk di ruang kelas terpisah. “Kami disuruh duduk di ruang terpisah dan tidak ada guru yang datang untuk mengajari kami,” kata salah satu siswa. “Kami hanya duduk di sana seperti penjahat,” ungkapnya.

Sumber: theguardian   

Ikuti Whatsapp Channel Republika