Insiden Wadas, PBNU Siap Dampingi Rakyat dan Membantu Pemerintah

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG--Ketum Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya meminta semua pihak untuk tidak membuat politis terkait rencana pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Hal itu disampaikan Gus Yahya dalam pidato sambutannya di acara Musyawarah Kerja Wilayah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah dan Peringatan Harlah Nahdlatul Ulama (NU) 2022 secara daring di Aula Masjid Agung Jawa Tengah, Kamis (10/2/2022).

"Kita tidak perlu tergesa-gesa menjadikan politisasi masalah semacam ini sebagai masalah antara pemerintah dengan rakyat, masalah pemerintah menindas rakyat, dan sebagainya. Kita tidak boleh berlebihan dalam soal ini," kata Gus Yahya secara daring di Semarang, Kamis (10/2/2022).

Menurut Gus Yahya seluruh pihak harus bersama-sama mencari jalan keluar dan solusi atas persoalan tersebut. Oleh karena itu, NU siap menjembatani komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat di Desa Wadas.

"Yang kita butuhkan sekarang adalah jalan keluarnya dan Nahdlatul Ulama, insya Allah, akan siap terus hadir mendampingi rakyat dan membantu pemerintah melancarkan komunikasi antara pemerintah dengan rakyat itu sendiri," jelasnya.

Dia juga percaya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akan menyelesaikan persoalan terkait penambangan batu andesit di Desa Wadas itu dengan baik. Menurutnya, Kabupaten Purworejo mempunyai ikatan emosional dengan orang nomor satu di Jateng itu.

"Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik, dan kalau saya pribadi sangat yakin bahwa ini bisa diselesaikan, karena ini masalahnya dengan tetangga Pak Ganjar yang orang Purworejo," ujarnya.

Ganjar Pranowo, yang turut hadir dalam acara tersebut, menilai dukungan dari Gus Yahya dan PBNU tersebut menjadi energi tambahan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Ganjar mengaku dukungan itu mengingatkan agar pihaknya dapat berkomunikasi lebih baik dengan masyarakat Wadas

"Sehingga nanti, yang pro maupun kontra, sama-sama bisa saling menghargai dan kami carikan solusi yang paling bagus," ujar Ganjar.

Hadir pula dalam acara itu antara lain anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Jawa Tengah, Rais Syuriah Pengurus Wilayah NU (PWNU) Jawa Tengah Ubaidillah Shodaqoh, Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Tengah Yusuf Chudlori dan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luqman Hakim, meminta pemerintah melakukan kajian ekologi dan analisa dampak lingkungan yang komprehensif sebagai dasar apakah rencana penambangan batu andesit di Desa Wadas layak dilanjutkan atau dihentikan. Ia meminta jika kajian ekologi dan analisa dampak lingkungan menghasilkan kesimpulan mudharat yang lebih besar,pemerintah bersedia membatalkan rencana itu.

Anggota DPR daerah pemilihan Jawa Tengah VI yang meliputi Kabupaten Purworejo, Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo itu menilai jika rencana penambangan layak dilanjutkan, dirinya meminta tidak ada upaya paksa merampas tanah rakyat oleh pihak manapun. Hak rakyat atas kepemilikan tanah harus dihormati dan dilindungi.

Luqman Hakim mengingatkan, pada Muktamar ke-34 NU sudah memutuskan, haram hukumnya merampas tanah rakyat meskipun atas nama kepentingan negara. "Proses pembebasan lahan harus dilakukan dengan cara musyawarah dengan menjamin keuntungan sebesar-besarnya bagi rakyat yang memiliki hak atas tanah. Muktamar ke-34 NU memutuskan, haram hukumnya merampas tanah rakyat meskipun untuk dan atas nama kepentingan negara," tegasnya.

Wasekjen DPP PKB itu mengimbau seluruh kegiatan yang berkaitan dengan rencana penambangan batu andesit sebaiknya dihentikan sementara. Hal itu perlu dilakukan agar warga di sana dapat kembali hidup dan beribadah dengan tenang.

Sementara, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo sudah mengunjungi warga Desa Wadas pada Rabu (9/2/2022). Sayangnya, Ganjar disebut hanya menemui warga yang sudah menyetujui pengukuran lahan.

Sejumlah warga yang menolak adanya penambangan justru tak ditemui Gubernur Jateng. Padahal, sebelumnya, ia mengeklaim sudah membuka ruang dialog baik dengan warga yang menyetujui maupun yang tidak menyetujui pengukuran lahan.

Berdasarkan pantauan langsung Republika.co.id di Desa Wadas pada Rabu (9/2/2022), sejumlah warga yang menolak pengukuran tampak lesu lantaran tidak ditemui Ganjar. Mereka tidak bisa menyampaikan keluh kesah selama ini. Meski begitu, sebagian besar memilih melanjutkan aktivitas atau kembali ke rumah.

"Berarti ketemunya yang setuju saja ya," sahut salah seorang ibu rumah tangga yang sedang memotong bambu apus di depan teras bersama ibu-ibu lain.

Sebagai informasi, ibu-ibu di Desa Wadas sendiri memang terbiasa membawa pisau-pisau kecil untuk memotong bambu apus sebagai bahan pembuatan besek. Mereka biasanya berkumpul di teras salah seorang warga untuk mengerjakan itu bersama-sama.

Ikuti Whatsapp Channel Republika