Presiden Zelenskiy Tetapkan 16 Februari Sebagai Hari Persatuan Ukraina
Beberapa media Barat memprediksi 16 Februari merupakan kemungkinan invasi Rusia.
REPUBLIKA.CO.ID, KYIV -- Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskiy meminta warga Ukraina untuk mengibarkan bendera negara di gedung-gedung dan menyanyikan lagu kebangsaan secara serempak pada 16 Februari. Beberapa media Barat memprediksi 16 Februari merupakan kemungkinan invasi Rusia.
Pejabat Ukraina menekankan bahwa Zelenskiy tidak memprediksi serangan pada tanggal tersebut, tetapi menanggapi dengan skeptis terhadap laporan media asing. Beberapa organisasi media Barat telah mengutip pejabat AS dan lainnya bahwa pasukan Rusia akan siap untuk menyerang pada 16 Februari.
"Mereka memberi tahu kami bahwa 16 Februari akan menjadi hari penyerangan. Kami akan menjadikannya hari persatuan," kata Zelenskiy.
"Mereka mencoba menakut-nakuti kami dengan menyebutkan tanggal dimulainya aksi militer. Pada hari itu, kami akan mengibarkan bendera nasional, mengenakan spanduk kuning dan biru, dan menunjukkan persatuan kami kepada seluruh dunia," ujar Zelenskiy menambahkan.
Zelenskiy mengatakan, negara Barat terlalu menggemborkan kemungkinan serangan Rusia. Hal ini dapat memicu kepanikan bagi warga Ukraina. Penasihat Presiden Zelenskiy, Mykhailo Podolyak, mengatakan, presiden menanggapi sebagian laporan media tentang kemungkinan tanggal invasi dengan ironi.
"Sangat dapat dimengerti mengapa orang Ukraina saat ini skeptis tentang berbagai tanggal tertentu dari apa yang disebut dimulainya invasi, yang diumumkan di media. Ketika awal invasi menjadi semacam tanggal tur bergulir, pengumuman media semacam itu hanya bisa dianggap ironi," ujar Podolyak.
Kantor Zelenskiy merilis dekrit yang menyerukan semua desa dan kota di Ukraina untuk mengibarkan bendera negara pada Rabu (16/2/2022), dan menyanyikan lagu kebangsaan pada pukul 10 pagi. Pemerintah juga menyerukan peningkatan gaji tentara dan penjaga perbatasan.
Para pejabat AS mengatakan, mereka tidak memperkirakan serangan yang diperintahkan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin pada hari tertentu. Tetapi pejabat AS berulang kali memperingatkan bahwa, serangan itu bisa datang kapan saja.
"Saya tidak menyebutkan tanggal tertentu, saya pikir itu tidak cerdas. Saya hanya memberi tahu bahwa sangat mungkin serangan terjadi tanpa peringatan," kata juru bicara Pentagon John Kirby kepada wartawan.
Sementara Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengatakan, Washington telah memulangkan sebagian besar diplomatnya. Selain itu, AS memindahkan misi diplomatiknya dari Kyiv ke kota barat Lviv, yang lebih jauh dari perbatasan Rusia. Blinken mengatakan, terjadi percepatan pengerahan pasukan Rusia di perbatasan Ukraina.
Rusia mengerahkan lebih dari 100 ribu tentara di dekat perbatasan Ukraina. Rusia menyangkal tuduhan Barat bahwa mereka merencanakan invasi. Namun Moskow mengatakan, merema bisa mengambil tindakan "teknis militer" yang tidak ditentukan kecuali serangkaian tuntutan mereka dipenuhi. Salah satunya melarang Kyiv bergabung dengan aliansi NATO.
Rusia siap untuk berbicara dengan Barat untuk mencoba meredakan krisis keamanan. Dalam percakapan yang disiarkan televisi, Presiden Rusia Vladimir Putin bertanya kepada Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov, apakah ada kemungkinan kesepakatan untuk mengatasi masalah keamanan Rusia, atau apakah Rusia terseret ke dalam negosiasi yang berliku-liku.
"Kami telah memperingatkan lebih dari sekali bahwa kami tidak akan membiarkan negosiasi tanpa akhir atas pertanyaan yang menuntut solusi hari ini. Tampaknya bagi saya bahwa kemungkinan kita masih jauh. Pada tahap ini, saya akan menyarankan untuk melanjutkan dan membangunnya," kata Lavrov menanggapi pertanyaan Putin.
Negara-negara Barat telah mengancam akan menjatuhkan sanksi skala besar jika Rusia menyerang Ukraina. Kelompok Tujuh (G7) memperingatkan bahwa, mereka akan menjatuhkan sanksi ekonomi dan keuangan yang memiliki konsekuensi besar pada ekonomi Rusia.
Moskow mengatakan, upaya Ukraina untuk bergabung dengan NATO merupakan ancaman. Sementara NATO tidak memiliki rencana untuk menarik Ukraina. Negara-negara Barat mengatakan, mereka tidak dapat bernegosiasi mengenai hak negara berdaulat untuk membentuk aliansi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika