Presiden Rusia Akui Donetsk dan Luhansk Sebagai Negara Bagian yang Merdeka
Keputusan Putin menentang peringatan Barat bahwa langkah itu adalah ilegal.
REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Presiden Rusia Vladimir Putin pada Senin (21/2/2022) menandatangani dekrit untuk mengakui dua wilayah yang memisahkan diri yaitu Donetsk dan Luhansk di Ukraina timur, sebagai negara bagian yang merdeka. Keputusan Putin menentang peringatan Barat bahwa langkah itu adalah ilegal dan akan mematikan negosiasi damai.
Putin menandatangani dokumen setelah menyampaikan serangan verbal yang mencengangkan di Ukraina dalam pidato televisi yang berlangsung hampir satu jam. Dalam pidatonya, Putin mengatakan, neo-Nazi sedang meningkat, dan klan oligarki tersebar luas. Dia juga menyebut Ukraina sebagai koloni AS dengan rezim boneka.
Putin mengatakan, Ukraina adalah negara tanpa tradisi kenegaraan yang merdeka. Putin menambahkan, sejak runtuhnya Uni Soviet pada 1991, Kyiv telah mengambil keuntungan dari Rusia dan menjadikannya "pemerasan" ekonomi. Sekarang aspirasinya untuk bergabung dengan NATO menjadi ancaman langsung bagi keamanan Rusia.
"Dalam dokumen NATO, negara kami secara resmi dinyatakan sebagai ancaman utama bagi keamanan Atlantik Utara. Dan Ukraina akan menjadi batu loncatan untuk serangan itu," ujar Putin.
Putin mengabaikan ancaman sanksi Barat jika terjadi agresi Rusia terhadap Ukraina. Menurut Putin, ancaman Barat muncul ketika kedaulatan dan kekuatan angkatan bersenjata Rusia menguat.
“Mereka mencoba memeras kami lagi. Mereka mengancam kami lagi dengan sanksi, yang menurut saya akan mereka tetapkan saat kedaulatan Rusia menguat dan kekuatan angkatan bersenjata kami tumbuh. Dan alasan untuk serangan atau sanksi lain akan selalu dibuat-buat," kata Putin.
Putin mengatakan, Rusia memiliki hak untuk mengambil tindakan pembalasan, dan memastikan keamanannya sendiri. "Itulah yang akan kami lakukan," ujarnya.
Pengakuan Donetsk dan Luhansk yang memisahkan diri dari Ukraina, merupakan deklarasi oleh Rusia bahwa mereka tidak lagi menganggapnya sebagai bagian dari Ukraina. Ini bisa membuka jalan bagi Moskow untuk secara terbuka mengirim pasukan militer ke kedua wilayah, dengan menggunakan argumen bahwa itu adalah intervensi sebagai sekutu untuk melindungi mereka dari Kyiv.
"Itu adalah tanggapan yang sudah lama tertunda untuk mereka yang memulai jalan kekerasan, pertumpahan darah, pelanggaran hukum dan tidak mengakui solusi lain untuk masalah Donbass, kecuali untuk solusi militer," ujar Putin.
Putin menuntut penghentian permusuhan oleh Ukraina dengan segera. Jika tidak segera dihentikan, kemungkinan kelanjutan pertumpahan darah akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab rezim yang berkuasa di wilayah Ukraina. Setelah pidato berakhir, Putin menandatangani dokumen untuk mengakui kemerdekaan wilayah Donetsk dan Luhansk dalam upacara singkat Kremlin yang dihadiri oleh para pemimpin mereka.
Ikuti Whatsapp Channel Republika