Kepuasan Publik Kinerja Jokowi Tinggi, PDIP: Data Riil bukan Keberhasilan Pencitraan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono, menanggapi tingginya angka kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dilakukan sejumlah lembaga survei. Menurutnya tingginya angka kepuasan publik tersebut menunjukkan pemerintahan Jokowi saat ini masih berada pada jalur yang tepat.

"Menurut saya bahwa kinerja Presiden sudah on the track dan ini perlu diapresiasi kita semua," kata Ono dalam diskusi daring, Sabtu (26/2/2022).

Ono mengatakan tingginya kepuasan publik tersebut tidak bisa dikatakan sebagai keberhasilan pencitraan politik yang dilakukan Presiden Jokowi. Namun kebijakan yang dilakukan pemerintah dinilai berhasil dirasakan publik melalui berbagai kebijakan, seperti bantuan kepada UMKM, vaksinasi gratis, hingga infrastruktur.

"Menurut saya dengan tadi disampaikan bahwa rakyat ini sudah mulai sadar mereka sudah mulai mengakses informasi apapun di era digital ini sehingga menurut saya ini akhirnya muncul kesadaran kolektif dari masyarakat bahwa memang menilai kerja pemerintah berdasarkan data-data yang riil," ujarnya.

Sementara itu terkait adanya anggapan tidak liniernya hasil survei dengan kondisi ekonomi masyarakat, Ono menilai hal itu terjadi bukan kali ini saja. Meningkatnya kebutuhan ekonomi yang dirasakan masyarakat kerap terjadi bahkan sejak sebelum pandemi.

"Tetapi tentunya tadi, rakyat sadar betul bahwa memang kondisi pandemi tidak bisa juga secara akselerasi lebih cepat dibandingkan situasi sebelum pandemi," ujarnya.

Sebelumnya, dalam survei terbaru Indonesia Political Opinion (IPO) pada Februari 2022 diketahui angka kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencapai 69 persen. Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah, mengatakan meskipun angka kepuasan publik terhadap presiden cukup tinggi, namun faktanya rakyat masih mengalami kesulitan.

"Faktanya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat ketika kami tanyakan situasi yang betul-betul dirasakan oleh masyarakat misalnya, apakah kondisi masyarakat dalam konteks kehidupan sehari-hari ekonomi kesejahteraannya baik atau tidak itu rupanya juga cukup rendah, menyatakan sulit di angka 57 persen," kata Dedi dalam diskusi yang sama, Sabtu (26/2/2022).

"Jadi ada semacam kontra itu begini, masyarakat menyatakan kondisinya sulit , terutama kehidupan ekonominya, tetapi ketika ditanya apakah puas dengan kinerja pemerintah itu juga menyatakan puas," imbuhnya.

Ia berasumsi hal itu terjadi karena keberhasilan Presiden Jokowi dalam membangun reputasi dan citra di mata publik. Padahal di saat survei itu dilakukan, beberapa kebijakan ramai disoroti publik seperti  adanya polemik di kebijakan Jaminan Hari Tua (JHT), BPJS, peningkatan harga keberangkatan haji, serta kelangkaan kebutuhan pokok.

"Asumsi saya besar kemungkinan ini karena adanya peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan pemerintah yang tentu menonjol, salah satunya berkaitan dengan infrastruktur yang terus digaungkan Presiden Joko Widodo, termasuk juga bagaimana Mandalika mulai beroperasi, ini mau tidak mau menimbulkan satu kebanggaan, sekaligus menciptakan opini yang positif bagi pemerintah," tuturnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika