Rusia Klaim Nonaktifkan 90 Persen Lapangan Udara Militer Ukraina

REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Rusia pada Rabu (9/3/2022) telah menonaktifkan 90 persen lapangan udara militer Ukraina. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Konashenkov, mengatakan, bagian penting dari sistem pertahanan udara Ukraina telah hancur.

"90 persen lapangan udara militer Ukraina, di mana bagian utama dari penerbangan tempur berbasis, telah dinonaktifkan," ujar Konashenkov, dilansir Anadolu Agency, Kamis (10/3/2022).

Konashenkov mengatakan, selama operasi militer, Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan 137 sistem pertahanan udara S-300, Buk M-1 dan S-125. Menurut Konashenkov, jumlah pertahanan udara yang dihancurkan mencapai sekitar 90 persen dari kemampuan sistem pertahanan udara jarak jauh dan menengah. Selain itu, 81 stasiun radar juga telah dihancurkan, sehingga menyebabkan hilangnya kontrol tempur penerbangan dan pertahanan udara Ukraina.

"Tidak ada pilot Ukraina terlatih dari kelas pertama dan kedua yang tersisa. Hari ini, hanya upaya serangan mendadak dari pesawat tempur angkatan udara Ukraina yang tercatat," kata Konashenkov.

Menurut Konashenkov, militer Ukraina berusaha menutupi kurangnya informasi tentang situasi udara dengan menerima data di pos komando angkatan udara di Vinnytsia dari pesawat E-3A sistem AWACS-NATO, yang bertugas di sekitar  jam di wilayah udara Polandia.

Konashenkov mengatakan, sejak memulai operasi militer khusus di Ukraina, Rusia telah menghancurkan lebih dari 2.800 objek infrastruktur militer Ukraina. Termasuk 974 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 104 peluncur roket ganda, dan 97 kendaraan udara tak berawak.

“Pada awal operasi khusus, ada hingga 250 pesawat tempur dan helikopter yang dapat digunakan untuk angkatan bersenjata Ukraina. Angkatan Udara Rusia menghancurkan 89 pesawat tempur dan 57 helikopter di darat dan di udara.  Pesawat Ukraina terbang ke Rumania dan tidak berpartisipasi dalam pertempuran," kata Konashenkov.

Konashenkov mengatakan, pasukan pemberontak di wilayah Donetsk dan Luhansk menguasai enam pemukiman. Konashenkov mengatakan, salah satu unit yang melakukan tugas logistik telah diserang. Sejumlah prajurit dan prajurit wajib militer ditangkap.

"Saat ini, langkah-langkah lengkap sedang diambil untuk mencegah penyebaran wajib militer ke daerah-daerah pertempuran dan pembebasan prajurit yang ditangkap," kata Konashenkov.

Kepala Pusat Manajemen Pertahanan Nasional, Mikhail Mizintsev, mengklaim, Rusia mematuhi gencatan senjata yang diumumkan di wilayah Ukraina. Rusia membentuk koridor kemanusiaan untuk evakuasi warga sipil Ukraina.

Baca juga : AS Peringatkan Rusia Mungkin akan Gunakan Senjata Kimia

Mizintsev mengatakan, situasi kemanusiaan memburuk di Ukraina. Sementara gencatan senjata baru diumumkan di beberapa daerah pada Rabu untuk evakuasi warga sipil.

Sebanyak 13 koridor kemanusiaan telah didirikan bagi warga sipil untuk meninggalkan daerah pertempuran. Mizintsev justru menuduh Ukraina tidak mematuhi gencatan senjata. Mizintsev juga mengatakan, Ukraina membuat tuntutan yang tidak realistis tentang evakuasi.

Gencatan senjata sementara antara pasukan Rusia dan Ukraina dimulai pada Rabu untuk evakuasi warga sipil dari lima kota besar di Ukraina, termasuk ibu kota Kiev. Gencatan senjata parsial mulai berlaku di beberapa kota seperti, Kharkiv, Chernigiv, Sumy, dan Mariupol pada pukul 10 pagi waktu Moskow.

Tuduhan pelanggaran gencatan senjata telah mengganggu upaya evakuasi sebelumnya. Pada Senin (7/3/2022), Kementerian Pertahanan Rusia membuka enam koridor kemanusiaan dan menghentikan permusuhan mulai pukul 10 pagi waktu Moskow untuk evakuasi warga sipil.

Setelah dua putaran pembicaraan damai, Rusia dan Ukraina sepakat untuk membangun koridor kemanusiaan di Mariupol. Namun, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan, tidak ada warga sipil yang menggunakan koridor kemanusiaan tersebut. Karena nasionalis Ukraina tidak mengizinkan siapa pun untuk pergi. Sementara Dinas Keamanan Ukraina mengatakan, Rusia tidak menghentikan serangan di seluruh Ukraina.

Ikuti Whatsapp Channel Republika