Netralitas Negara Arab Atas Ukraina Terancam oleh Tekanan Barat

REPUBLIKA.CO.ID, RIYADH -- Sebagian besar negara Timur Tengah berusaha mengambil posisi netral dalam intervensi militer Rusia di Ukraina dan tidak memihak. Mereka melakukannya dengan harapan tidak akan membuat marah Rusia maupun Amerika Serikat yang tampaknya menjadi pihak utama dalam krisis tersebut.

Beberapa mitra dan sekutu Washington telah mencoba membangun jaringan hubungan dengan Rusia atau China setelah pemerintahan Trump meninggalkan sekutunya dalam menghadapi ancaman Iran. Pemerintahan Presiden Joe Biden saat ini terus menerapkan kebijakan pendahulunya Barack Obama, yang melepaskan diri dari isu-isu Timur Tengah dan fokus pada ancaman yang dianggap mengancam keamanan nasional AS dari Rusia dan China.

Hubungan AS dengan negara-negara kawasan, selama beberapa dekade, merupakan aliansi militer dan keamanan. Timur Tengah adalah pasar yang sangat menguntungkan bagi senjata AS dan Rusia telah menjadi mitra dagang utama dan sumber senjata lain di kawasan itu. 

Mesir bergantung pada senjata Rusia dan berkoordinasi dengan Moskow untuk mempertahankan kepentingannya di Libya, di mana Rusia memainkan peran penting. Selain itu, Moskow adalah mitra nyata Riyadh dalam hal pengendalian harga minyak di pasar global.

Dilansir dari Middle East Monitor, Kamis (10/3), Arab Saudi telah menolak beberapa permintaan dari Washington untuk meningkatkan produksi minyak sehingga membatasi kenaikan harga. Menurut data terbaru, harga sekarang telah melewati 119 dolar AS per barel minyak mentah Brent. Patokan internasional adalah 79  dolar AS per barel pada kuartal terakhir 2021.

Banyak negara Arab percaya bahwa perang di Ukraina akan mengungkap kenyataan tentang komitmen Washington untuk membela sekutunya, di mana Ukraina adalah salah satunya. Ini juga akan mengungkapkan kesediaan Amerika untuk mengubah kebijakannya di Timur Tengah. 

Mantan presiden AS Donald Trump pada dasarnya meninggalkan Arab Saudi dan tidak melompat ke pertahanannya ketika fasilitas minyaknya diserang pada September 2019, mengganggu produksi. Pada 2013, pemerintahan Obama menetapkan garis merah pada penggunaan senjata kimia oleh rezim Suriah. Namun, presiden AS saat itu tidak melakukan ancamannya ketika pasukan rezim menggunakan senjata kimia di kota-kota di Ghouta Timur dekat Damaskus. 

Rezim melancarkan serangan serupa terhadap Khan Sheikhoun pada 2017, yang ditanggapi Trump dengan serangan rudal terbatas di Pangkalan Udara Shayrat tanpa menyebabkan kerusakan nyata. Di tingkat publik, orang-orang Arab masih terbagi tajam antara mendukung dan menentang apa yang terjadi di Ukraina.

Beberapa pihak menyambut baik apa yang terjadi pada rakyat Ukraina, karena permusuhan terhadap kebijakan AS di kawasan itu terhadap apa yang dikenal sebagai poros perlawanan. AS juga dianggap telah meninggalkan sekutu Arab dan Teluknya yang pemerintahnya memiliki aliansi strategis dengan Washington dalam perang melawan teror di Irak dan Afghanistan.

Menggambarkan kurangnya konsensus Arab, di Lebanon, kementerian luar negeri mengutuk perang Rusia di Ukraina, sedangkan gerakan Hizbullah yang berpengaruh keberatan dengan posisi seperti itu. Hal ini juga dapat dilihat pada fakta bahwa semakin banyak orang Arab yang menentang invasi Rusia, sambil membandingkan dengan invasi dan pendudukan AS di Irak. 

Pandangan tersebut tercermin dalam penolakan terhadap semua campur tangan asing di Libya, Suriah dan Yaman, serta Irak. Ada juga kepercayaan umum bahwa perang Rusia-Ukraina telah mengekspos standar ganda Barat terhadap isu-isu Arab dan Muslim, serta kemunafikan masyarakat internasional yang diam tentang atau mendukung invasi AS ke Irak. 

Komunitas internasional bergegas mengeluarkan resolusi Dewan Keamanan PBB dan Majelis Umum yang mengutuk Rusia dan menjatuhkan sanksi kurang dari seminggu setelah dimulainya invasi Rusia ke Ukraina. Namun, pihaknya belum menjatuhkan sanksi kepada Moskow terkait intervensi Rusia di Suriah yang dimulai pada 2015. Hal ini telah menyebabkan kematian puluhan ribu warga Suriah dan ratusan ribu lainnya mengungsi.

Negara-negara regional yang memberikan suara untuk mengutuk Rusia termasuk enam Negara Teluk, Mesir, Yordania, Yaman, Libya, Tunisia, Komoro, Mauritania, dan Somalia. Lima negara menentang resolusi tersebut: Rusia, Belarusia, Korea Utara, Eritrea, dan Suriah sebagai satu-satunya negara Arab yang berbeda pendapat. Tiga puluh lima negara abstain, terutama China, India, Afrika Selatan, Pakistan, Iran dan Kuba, serta Aljazair, Irak dan Sudan.

Pemungutan suara di Majelis Umum PBB mengikuti kampanye diplomatik besar-besaran dan tekanan eksplisit pada sekutu AS yang telah mengembangkan hubungan dengan Rusia selama beberapa tahun terakhir. Mesir, Arab Saudi dan UEA termasuk di antara negara-negara regional yang menghadapi tekanan seperti itu.

Mesir juga menyerukan pertemuan darurat Liga Arab, yang mendesak perlunya solusi diplomatik untuk krisis di Ukraina. Badan payung itu mengakui hubungan dekat antara negara-negara Arab dengan Rusia dan Ukraina.

Sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, UEA bergabung dengan India dan China dalam pemungutan suara untuk resolusi mengikat yang dirancang oleh AS dan Albania mengutuk agresi Rusia. Resolusi itu, tidak mengejutkan, diveto oleh Moskow.

Menurut pernyataan pejabat UEA, abstainnya berasal dari keyakinan bahwa memihak hanya akan mengarah pada lebih banyak kekerasan dan pertumpahan darah. Namun, AS percaya bahwa negara-negara yang duduk di pagar bersekutu dengan Rusia, dan karena itu berada di kubu Moskow melawan Washington.

Analis menyimpulkan Presiden Rusia Vladimir Putin memahami beberapa negara Arab tidak mempercayai AS sebagai sekutu yang dapat diandalkan. Dia telah bekerja untuk mengambil keuntungan dari ini sejak akhir masa jabatan Obama, karena strategi regional yang terakhir mendukung strategi pemerintahan Biden.

Posisi umum Arab, oleh karena itu, tetap ada keinginan untuk memperkuat hubungan dengan Rusia, tanpa merusak hubungan dengan AS. AS, bagaimanapun, mendesak negara-negara Arab untuk mengambil sikap menentang perang Rusia di Ukraina. Tekanan ini mengancam netralitas Arab.

Ikuti Whatsapp Channel Republika