Buka Sidang IPU, Puan Minta Parlemen Dunia Bersatu dan Memperkuat Kerja sama

REPUBLIKA.CO.ID, NUSA DUA -- Ketua DPR RI Puan Maharani menyambut seluruh delegasi peserta 144th IPU Assembly & Related Meetings, pada Ahad (20/3/2022). Ia pun menekankan pentingnya perdamaian global di pembukaan forum parlemen internasional itu.

Sidang IPU ke-144 resmi dibuka oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Bali International Convention Centre (BICC) Nusa Dua, Bali, Ahad malam. Pembukaan IPU ke-144 diawali dengan penampilan tari-tarian tradisional Indonesia. Sidang IPU pun dibuka dengan ditandai dibunyikannya sirene bersama-sama oleh Puan, Presiden Jokowi, dan Presiden IPU Duarte Pacheco.

“Terima kasih kepada Indonesia dan DPR atas keramahtamahan menyambut kami dengan hangat dalam penyelenggaraan luar biasa ini. Kami merasa seperti di rumah sendiri,” ujar Presiden IPU.

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres ikut berpartisipasi dalam pembukaan sidang IPU ke-144 secara virtual.

“Saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo yang telah berkenan hadir dan membuka Majelis IPU ke-144,” kata Puan.

Puan juga mengucapkan selamat datang kepada seluruh delegasi Pertemuan Majelis IPU ke-144. Hadir dalam pembukaan IPU ke-144 di antaranya Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman, Menlu Retno Marsudi, para wakil ketua DPR dan sejumlah anggota dewan, serta Gubernur Bali Wayan Koster.
 
“Selamat datang di Indonesia! Pertemuan ini unik karena diadakan di tengah suasana pandemi yang belum mereda,” ucap Puan.

Menurut Puan, pandemi yang masih menyebabkan ketidakpastian hanya dapat diatasi jika dunia bersatu, bergotong royong dan memperkuat kerja bersama internasional. Ia mengatakan, parlemen memainkan peran kunci untuk mengatasi berbagai tantangan global, terutama di masa pandemi ini.

“Masalah kesehatan dapat berkembang menjadi masalah sosial, ekonomi, dan politik, atau sebaliknya. Situasi yang kompleks ini menuntut parlemen untuk lebih berperan dan berkontribusi menjadi bagian dari solusi,” sebut Puan.

Ditambahkannya, Parlemen juga perlu membangun kesadaran masyarakat di dalam negeri bahwa selain diperlukan membangun rasa cinta tanah air, pada saat bersamaan juga perlu dibutuhkan upaya membangun semangat solidaritas global. Maka, kata Puan, kemitraan antar parlemen sangat dibutuhkan.
 
“Karenanya Majelis IPU ke-144 berperan penting untuk membangun dialog antar Parlemen. Hal ini juga berguna untuk ‘membangun jembatan’ bagi negara yang memilliki perbedaan pandangan,” urai perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
 
“Sesuai tujuan IPU, kita harus menggunakan kesempatan ini untuk memperkuat demokrasi, perdamaian, hak asasi manusia, dan pembangunan berkelanjutan,” lanjut Puan.

Mantan Menko PMK ini pun mengatakan upaya memperkokoh fondasi demokrasi diperlukan karena di saat pandemi, demokrasi di berbagai negara mengalami tantangan. Puan menyebut, Majelis IPU ke-144 dapat menjadi momentum bagi Parlemen untuk menyebarkan “budaya damai“ (culture of peace) yang selalu mempromosikan toleransi, dan dialog, serta menolak kekerasan. Ia menyinggung krisis kemanusiaan akibat konflik Rusia dan Ukraina.
 
“Melalui upaya damai, pertemuan Majelis IPU ini mendorong diakhirinya perang di Ukraina. Tentunya kita mengharapkan perang segera berakhir, dan dilakukan gencatan senjata,” ungkapnya.

Puan kemudian menekankan pentingnya penghormatan kepada hukum internasional, piagam PBB, dan  perlunya peneguhan terhadap integritas teritori untuk mencapai resolusi konflik Rusia dan Ukraina.
 
“Namun, kita jangan melupakan untuk menyelesaikan konflik di berbagai belahan bumi lainnya. Pertemuan ini juga dapat mendesak tercapainya kemerdekaan penuh Palestina,” tegas Puan.

Puan lantas mengingatkan agar parlemen mendorong diplomasi preventif guna mencegah terjadinya konflik dan perang. Parlemen juga diminta untuk bisa memobilisasi dukungan masyarakat internasional dalam penanganan dampak sosial pandemi seperti bertambahnya kemiskinan dan ketimpangan.

Terlepas konflik di Ukraina, Puan juga menyoroti situasi demokrasi di Myanmar akibat konflik internal yang sudah terjadi setahun belakangan ini. “Terkait situasi di Myanmar, kita dapat mendorong agar Myanmar kembali ke jalan demokrasi,” ujarnya.

Tak hanya itu, Puan menyebut Majelis IPU ke-144 juga perlu memberi kesempatan untuk meneguhkan kembali komitmen terhadap kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum muda. Termasuk dalam memperjuangkan partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan.

IPU ke-144 mengambil tema "Getting to Zero: Mobilizing Parliaments to act on Climate Change” yang dianggap sangat relevan untuk dibahas. “Khususnya di saat saat dunia telah mencapai pemanasan 1.1 derajat celsius dan mengakibatkan target pemanasan 1.5 hingga 2 derajat Celsius sulit untuk dapat tercapai,” terang Puan.

“Sesuai tema pertemuan, Parlemen perlu untuk memobilisasi pengurangan emisi, memperkuat adaptasi, dan merealisasi komitmen pembiayaan bagi negara berkembang,” imbuhnya.

Sebagai President of Assembly pada IPU ke-144, Puan mengajak parlemen dunia untuk menyatukan tekad agar dapat menjadi pendorong untuk membuat dunia di mana semua bangsa hidup dalam damai dan persaudaraan.
 
“Mari kita wujudkan Parlemen yang ikut memperkuat multilateralisme, solidaritas, dan kolaborasi global. Bersama, kita bangun satu dunia yang baru, dunia yang sehat, tenteram, dan sejahtera. Bersatu kita pasti bisa!” sambung Puan.

Sementara itu Presiden Jokowi dalam sambutannya menyatakan hal yang perlu menjadi sorotan dalam kesepakatan internasional adalah mengenai aksi nyata dari setiap agenda global, termasuk isu-isu terkait perubahan iklim.

“Sering kita bicarakan, sering dirumuskan dalam pertemuan-pertemuan global tapi aksi lapangannya belum kelihatan. Saya beri contoh transisi energi. Dari energi fosil ke energi terbarukan. Dari batubara ke renewable energy,” ungkap Presiden Jokowi.

Oleh karena itu, Presiden mendorong negara-negara IPU melakukan aksi nyata untuk mengatasi dampak perubahan iklim. Di antaranya adalah pendanaan iklim, investasi untuk renewable energy, dan transfer technology dari negara-negara maju kepada negara-negara berkembang.

“Saya sangat menghargai apabila parlemen negara-negara IPU bisa memobilisasi bersama pemerintahnya agar bisa betul-betul nyata, konkret, melaksanakannya,” ucapnya.

“Kalau ini tidak real dilakukan, saya pesimis perubahan iklim betul-betul bisa kita cegah,” tambah Presiden Jokowi.

Usai Inaugural Ceremony IPU ke-144, Puan mendampingi Presiden Jokowi melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua Parlemen Korea Selatan atau Ketua Dewan Nasional Republic of Korea, Park Byeong-Seug. “DPR RI memandang penting diplomasi parlemen baik secara bilateral maupun multilateral,” jelas Puan.

Indonesia pun mengajak Korea Selatan untuk semakin memperkuat kerja sama. Puan pun menyebut Indonesia dan Korea perlu mejajaki kesempatan peningkatan kerja sama dalam sejumlah hal.

“Seperti memperdalam kerja sama green economy, ketahanan lingkungan di dalam konteks perubahan iklim, ekonomi hijau, energi baru terbarukan, kesetaraan gender, dan penanganan Covid-19,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Puan sekaligus mengundang Ketua Parlemen Korea Selatan untuk menghadiri pertemuan Parliament 20 (P20) di Indonesia yang menjadi rangkaian perhelatan G20.

Ikuti Whatsapp Channel Republika