Parlemen Indonesia Perjuangkan Keseimbangan Pendidikan Antara Negara Maju dan Berkembang

Delegasi Parlemen Indonesia akan mengikuti semua yang diputuskan di Sidang IPU

Humas DPR RI
Ketua DPR RI Puan Maharani hadir dalam Diskusi Panel WHO yang digelar di sela-sela kegiatan sidang Inter Parliamentary Union (IPU) di Bali International Convention Centre (BICC) Nusa Dua, Bali, Selasa (22/3)
Red: Hiru Muhammad

REPUBLIKA.CO.ID, NUSA DUA--Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Achmad Hafisz Tohir mengatakan, pandemi Covid-19 yang melanda dunia sudah menghambat beberapa perencanaan selama dua tahun terakhir, terutama masalah pendidikan. Untuk itu pada Sidang IPU ke-144 yang diselenggarakan di Bali ini, delegasi DPR RI memperjuangkan agar ada keseimbangan sektor pendidikan antara negara maju dan berkembang.

Baca Juga


Hafisz menyampaikan hal ini kepada para wartawan di sela-sela Sidang IPU ke-144, Selasa (22/3/2022). Sidang yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali ini mengangkat tema Getting to Zero: Mobilizing Parliament to Act on Climate Change.

"Ini yang kita bahas, bagaimana menyeimbangkan antara keinginan dari negara-negara maju yang ingin pendidikan tetap berjalan as usual, melalui daring dan zoom. Tetapi, jangan sampai juga negara-negara yang masih berkembang ini juga tidak bisa mengimbangi kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan. Ini yang kita pelajari dalam usulan-usulan beberapa negara," ucap Hafisz seperti dikutip laman resmi DPR RI, Selasa (22/3/2022).

Politisi Fraksi PAN ini mengungkapkan, sempat terjadi beberapa perdebatan kecil terkait dengan sektor pendidikan. Seperti ketersediaan guru yang harus menjangkau tempat-tempat terpencil. Kemudian ada juga yang mengusulkan kapasitas siswa dalam suatu ruang kelas.

"Nah ini yang kita challenge. Kita berbeda dengan negara-negara Eropa khususnya Amerika. Mereka itu satu country, satu tanah, satu kawasan. Berbeda dengan kita, kita merupakan negara yang sangat besar, archipelago, 17.000 pulau yang tersebar, tentu sulit untuk kita lakukan," ungkapnya.

Meski demikian, secara effort, dirinya menyampaikan bahwasanya delegasi Parlemen Indonesia akan mengikuti semua yang diputuskan di Sidang IPU. "Namun  kendalanya adalah kita tidak bisa serta-merta seperti negara mindland tersebut yang hanya satu kawasan dan juga mereka sudah lebih dulu membangun infrastruktur fiber optic, juga internet dan lain sebagainya," tuturnya.

Ia mengakui, adanya pandemi ini telah menggerus kekuatan ekonomi negara-negara berkembang. Sehingga dikhawatirkan terjadi kemunduran terhadap peradaban manusia modern. "Ini yang menyedihkan," katanya.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Berita Terpopuler